Berita Terkini Bumi Etam 

Banjir Balikpapan, Pemkot bisa terapkan skala prioritas

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com–Persoalan banjir di Balikpapan saat ini menjadi permasalahan serius yang dirasakan warga kota. Bahkan sejumlah mahasiswa beberapa kali melakukan aksi demontrasi, untuk meminta pemerintah kota Balikpapan segera mengambil tindakan agar permasalahan banjir ini segera teratasi.

Menyikapi permasalahan banjir ini, salah seorang tokoh masyarakat Kota Balikpapan, Ir Sudjatmiko mengatakan, bahwa Pemkot Balikpapan hendaknya menggunakan skala prioritas. Di mana saat ini pemkot Balikpapan akan membangun gedung DPRD dengan anggaran yang terbilang besar, yakni 250 miliard rupiah.

“Jika bicara tentang rencana pembangunan gedung dewan dengan mengatasi permasalahan banjir, dua duanya prioritas, dua duanya penting, asal ada dananya,” ujar Sudjatmiko kepada cahayakaltim.com.

Ia juga mengatakan, di saat devisit anggaran belanja seperti sekarang ini, hendaknya pemkot Balikpapan mengambil tindakan yang tepat. Mana yang lebih penting yang dilakukan pemerintah.

“Seharusnya pemkot Balikpapan menerapkan skala prioritas. Lebih penting mana, menangani banjir atau membangun gedung dewan,” ujar alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada Jogjakarta ini.

Menurut Sudjatmiko, penanganan banjir ini dapat dilakukan dengan melihat master plan drainase. Dimana master plan drainase ini dipastikan ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan. “Coba tanyakan di Dinas PU dan Bappeda, pasti ada master plan drainase itu,” ujar Sudjatmiko lagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan banjir ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya sempitnya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan minimnya perhatian pengembang perumahan untuk membuat bozem di kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang.

Untuk pelebaran DAS sendiri saat ini pemkot dihadapkan dengan pembebasan lahan, kendati pembebasan lahan ini, masyarakat cenderung meminta harga yang terbilang tinggi.

“Pembebasan lahan inilah salah satu sebabnya, sehingga pemkot tidak dapat berbuat banyak. Disebabkan minimnya anggaran seperti sekarang ini,” ujar Sudjatmiko yang juga ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kota Balikpapan ini.

Selain melebarkan DAS, pemkot juga hendaknya membuat saluran aliran air. Seperti saluran primer dan sekunder yang berpatokan pada master plan drainase. “Cobalah tanyakan ke Dinas PU dan Bappeda. Pasti ada itu master plan drainase,” ujar Sudjatmiko lagi.

Selain melebarkan DAS dan membuat saluran primer dan sekunder, permasalahan lain yang membuat banjir makin meluas di Balikpapan adalah banyaknya pengembang yang membuka lahan baru untuk membangun perumahan tetapi ada beberapa pengembang yang tidak membuat bozem. Akibat tidak adanya bozem inilah yang menyebabkan terjadinya banjir.

“Pastilah ada dari sekian banyak pengembang di Balikpapan, ada dua atau tiga yang nakal. Sehingga arahan pemerintah untuk membuat bozem di setiap pembangunan diabaikan. Ini terjadi hanya karena minimnya pengawasan pemkot kepada pengembang yang ada di Balikpapan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Alfian Tamzil

Editor : Michael M

Berita Terkait