Berita Headline Berita Terkini Nasional 

Belum ada Implemantasi komitmen Gubernur atasi degradasi hutan

Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia, saat memberikan materi kepada wartawan GCF di Balikpapan. image by michael mailangkay-cahayakaltim.com

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com – Komitmen beberapa Gubernur anggota Governors’ Climate and Forest Task Force – Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim (GCF) dari Indonesia dalam mengurangi deforestasi hutan tropis belum ada  komitmen yang diimplementasikan dalam aturan undang-undang atau Peraturan Daerah.

Ada tujuh Gubernur di Indonesia yang menjadi anggota satuan tugas tersebut, diantaranya Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara yang ikut serta dalam GCF tahun 2016.

“Belum ada komitmen Gubernur yang diimplementasikan kedalam Perda atau aturan yang mengikat. Sehingga Degradasi hutan masih terjadi,” kata Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik, kepada cahayakaltim.com, Rabu (26/9/2017) di Balikpapan.

Menurutnya, pertemuan tahunan GCF di Kalimantan, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memegang teguh komitmen mengatasi deforestasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat internasional dan mengimplementasikannya di lapangan dengan benar.

“Indonesia sendiri, pemerintah meratifikasi sejak perjanjian Paris tahun lalu, dengan target mengurangi emisi fas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030, dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional. Namun, sampai pada pertemuan tahun ini, komitmen tersebut belum ada ketegasan.

image by greenpeace

“Di Kalbar contohnya, Gubernur-nya justru meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk direfisi. Gubernur Cornelis harus melihat fakta bahwa tingkat kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayahnya cukup tinggi,” lanjut Kiki.

Di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hutan gambut di Lansekap Sungai Putri kini terancam rusak. Di lansekap tersebut, sebuah perusahan  PT MPK sedang beroperasi membangun kanal yang membelah lahan gambut yang cukup tebal.

Degradasi hutan di Indonesai sejak tahun 1990 hingga 2016. Sumber : Greenpeace Indonesia

Peraturan Nomor 57 tahun 2016 tersebut, dikeluhkan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri berpotensi terkena dampak beleid sehingga mengganggu bisnis perusahan tersebut.

Kaltim sendiri belum mendukung komitmennya untuk menurunkan Degradasi hutan karena pembukaan lahan untuk pertanian kelapa sawit masih terjadi.

“Untuk itulah, menurut kami, belum ada komitmen Gubernur tersebut belum tegas, karena Deforestasi dan degradasi hutan masih terjadi,” ungkap Kiki. (*)

Penulis : Michael M

Editor : Mailangkay M

Berita Terkait