Berita Headline Berita Terkini Ekobis 

BI beri waktu penyelenggara valuta asing hingga 7 April 2017


BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com
–Menggandeng Kepolisian, Bank Indonesia mulai melakukan penindakan tegas terhadap sistem aktivitas pembayaran di Kegiatan Usaha Penukaran Uang Valuta Asing (Kupva) bukan bank harus mengantongi izin BI.

Kepala Tim Advisory Ekonomi & Keuangan, Harry Agianta mengatakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/- 2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan bank, disusul dengan adanya kerjasama dengan polri, untuk itulah BI meminta agar para pelaku penyelenggara Kupva agar segera melakukan pembuatan izin di BI.

“Kupva bukan bank yang saat ini belum mengantongi izin bisa segera mendatangi Kantor BI terdekat untuk mengajukan perizinan segera gratis. Paling lambat 7 April 2017,” kata Harry, kepada cahayakaltim.com, Sabtu (11/2/2017).

Dalam pelaksanaan penertiban penyelenggara Kupva ini, selain menunggu para pemilik atau pengelolah Kupva datang, BI juga sudah membentuk tim khusus untuk mendatangi perusahan kupva bukan bank.

“Kami sudah bentuk tim khusus untuk melakukan operasi di setiap wilayah, untuk jemput bola dengan mendatangi kantor penyelenggara Kupva tang ada di Kaltim dan Kaltara,” ungkap Harry.

Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, kata Harry, BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.

“Di Kaltim dan Kaltara sendiri, baru dua perusahan penyelenggara Kupva yang kami pantau, namun masih banyak yang lain. Karena banyak penyelenggara kupva yang bekerja secara individu,” ujar Harry.

Pada kententuan BI mengenai Kupva bukan bank, salah satu kewajibannya harus berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI.

Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara Kupva bukan bank, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya.

“Pengaturan perizinan bagi Kupva bukan bank menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain itu untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya Kupva bukan bank untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya,” kata Harry.

Penulis : Michael
Editor : Michael Mailangkay

Berita Terkait