Balikpapan Berita Headline Berita Terkini 

DPRD Bahas Perda Kepemudaan dan Singgung Isu LGBT

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com –Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kepemudaan, kembali dibahas dalam rapat paripurna. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan Perda tersebut adalah batasan usia yang ditentukan, bagi pengurus organisasi kepemudaan.

Hal ini, menurut Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, dibuat mengacu pada undang-undang. Keberadaan perda dipastikan tidak melampaui kewenangan undang-undang tersebut.

“Perda dibuat tidak berdiri sendiri, Perda Kepemudaan acuannya juga pada undang-undang. Tidak akan berlaku juga kalau melampaui kewenangan undang-undang,” kata Abdulloh.

Dalam perda tersebut pun ada banyak pembahasan. Ada hal-hal yang tidak terpantau selama ini, hingga perlu dituangkan dalam Perda. “Banyak sekali yang tidak terpantau, karena belum adanya Perda. Dan sekarang akhirnya dilakukan pembahasan,” katanya.

Permasalahan organisasi kepemudaan, apapun, menurut dia pastilah dibuat sesuai dengan undang-undang.

Peraturan organisasi tertentu, jika tidak sesuai dengan perda, maka tidak akan sah. apalagi jika tidak sesuai dengan Perda teknis dari undang-undang yang mengikat .

“Kalau perda jadi berkaitan dengan batasan usia 16 sampai 30 tahun, kalau dasar Rakernas tidak mengacu pada undang-undang maka Rakernas tersebut berarti ngawur. Saya yakin mereka acuannya juga undang-undang. Kewenangannya berkaitan dengan aturan fungsinya. Ini kebijakan daerah ada, namun tetap tidak boleh lepas dari undang-undang,” ucap Abdulloh.

Menurut Abdulloh, sebenarnya masih bisa ada toleransi untuk usia ke bawahnya, bukan diatas batas maksimal. Bagaimana pun, untuk aturan secara teknis ada pada pemerintah daerah. Bisa dilakukan pembicaraan, namun untuk pengurus Organisasi tersebut juga harus pahami terkait aturan yang ada.

Lebih lanjut dia menambahkan, berkaitan dengan isu LGBT juga masuk dalam rincian Perda kepemudaan. Terkait LGBT tersebut, harus ada perwali untuk mengatur lebih detail.

“Aturan LGBT ini juga masuk di bagian dari perda kepemudaan. Untuk sanksi nanti ada perwali yang mengatur secara teknis lebih merinci,” tutupnya. (*)

Penulis : Echi
Editor : Michael M

Berita Terkait