Bumi Etam 

Ini kesimpulan JATAM dan Walhi Kaltim soal perusahan sawit milik Menteri

dok. jatam
dok. jatam

SAMARINDA. CAHAYAKALTIM.com–Jatam Kaltim bersikukuh dalam pembacaan kesimpulannya dihadapan komisioner KIP Kaltim, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Kalimantan Utama yang beroperasi di perkampungan dan kawasan pertanian warga RT. 06 Kampung Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Warga yang mempertanyakan kegiatan PT. PKU diatas lahan warga yang merasa tidak pernah menjual kepada pihak perusahaan kini dirugikan karena tidak dapat melakukan aktifitas pertanian dilahan tersebut.

Seny Sebastian Sekretaris Jatam Kaltim mengatakan, sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 13 menyebutkan, setiap dokumen perizinan dan syarat perizinan adalah dokumen terbuka.

“Dalam tafsir kami, dokumen HGU (Hak Guna Usaha) masuk dalam kategori syarat perizinan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PKU untuk mendapatkan izin, karena itu mestinya dokumen HGU bisa diminta dan diakses oleh publik,” kata Seny, (Selasa, 1/3/2016).

Aksi ini juga, menurut Seny, pernah dilakukan di Kabupaten Bulungan terkait informasi publik yaitu HGU dan itu kami terima dari pihak BPN Bulungan, selain itu yurisprudensi mengenai putusan sidang di Bengkulu yang nyaris serupa dalam perkara ini, bahwa dalam putusan persidangan itu HGU merupakan dokumen terbuka untuk public bukan tergolong rahasia, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Kaltim melalui suratnya 1046/11-64.100/X/2015 yang merahasiakan HGU tersebut ucap dia.

“Tidak ada alasan bagi BPN Provinsi Kaltim untuk tidak meyerahkan dokumen HGU yang selama ini menjadi pertanyaan bagi warga kelompok tani di Muara Jawa,” tegas Seny.

Seny menerangkan, bahwa beberapa fakta persidangan sebelumnya pihak termohon yang di awal mengatakan dokumen HGU di rahasiakan kemudian berubah, termohon menyebutkan dokumen belum ditemukan dan kemudian menyebutkan lagi bahwa dokumen tersebut di sita oleh pihak Pengandilan Tenggarong saat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan dalam sidang di Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Selasa (1/3/2016)sekitar pukul 11.00 WITA di Jl Basuki Rahmat.

Sebagai informasi PT PKU adalah salah satu perusahaan dibawah grup usaha diduga milik menkopolhukam, Luhut Panjaitan yg beroperasi mengepung dan menggusur kampung nangka, di muara Jawa Kukar, kaltim.

Gugatan informasi dilakukan Jatam, WALHI dan warga petani muara Jawa karena warga merasa tak pernah melepas hak atas lahan mereka ke perusahaan yg kini beroperasi, karena tak kunjung dimunculkan, bukti HGU oleh BPN menyebabkan spekulasi ijin fiktif dan aroma korupsi Perijinan.

Hari ini adalah sidang ke 5 proses sengekta informasi ini sejak akhir 2015 dengan agenda pembacaan kesimpulan Para pihak sebagai tahap sbelum pembacaan putusan minggu depan.

Sejumlah argumen Jatam dan Warga dalam naskah kesimpulan :

  1. HGU PT. Perkebunan Kalimantan Utama Hingga saat ini tak dapat dihadirkan di sidang, keterangan BPN berubah-ubah, sempat disampaikan hilang, sempat juga disampaikan disita namun tak ada bukti serah terima ke pengadilan, belakangan BPN juga tak bisa hadirkan PT PKU utk mengecek bukti HGU, jika HGU hilang maka ada resiko hukum bagi BPN kaltim Karena kelalaiannya 
  2. BPN diduga melanggar Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi disebutkan, pada pasal 13 ayat 1 huruf g setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat termasuk syarat-syarat perizinan, izin yang diterbikan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya yaitu HGU
  3. BPN menyatakan HGU dokumen rahasia tanpa terlebih dahulu menjalankan uji konsekuensi sebagai tahap yg diatur UU KIP sebelum memutuskan sebuah informasi sebagai informasi rahasia
  4. Warga mendesak PT PKU menhentikan kegiatan karena belum menunjukkan bukti HGU di dalam proses hukum yg berlangsung.

 

Sumber : JATAM KALTIM / WALHI KALTIM)

Berita Terkait