Berita Terkini Opini 

Jadi Polisi dengan Perasaan

TENTULAH, banyak agenda kerja yang perlu dilakukan oleh Polisi Indonesia, khususnya sejak ia menjadi bahan sorotan masyarakat.

Saya kira tidak ada Polisi di dunia yang pernah berhenti disorot oleh rakyat. Hal itu disebabkan karena Polisi langsung bekerja di tengah-tengah masyarakat atau langsung berhadapan dengan rakyat. Tidak ada kekuasaan publik yang memiliki wewenang untuk memegang, menahan, menggunakan kekuatan secara langsung terhadap rakyat, seperti Polisi. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat menghadapi Polisi-Polisinya dengan perasaan ambivalen : membutuhkan tetapi juga merasa was-was.

Melaksanakan semua agenda tersebut secara serentak tidak mungkin. Artinya, apabila kita ingin menaikkan citra Polisi di masyarakat, maka kita perlu membuat pilihan agenda mana yang ingin diberi tekanan lebih dari pada yang lain. Misalnya, apakah profesionalisme ataukah mengejar kedekatan dengan rakyat ?

Pada hemat saya, merebut hati masyarakat adalah pilihan yang baik bagi Polri untuk saat ini. Selama lebih dari seperempat abad menjadi Polisi dari satu pemerintahan totaliter, membuat Polisi makin jauh dari masyarakat. Polisi menjadi lebih bergantung ke atas daripada berakar ke bawah.

Polisi benar-benar sudah makin menjadi Satpam pemerintah. Dalam suasana seperti itu rakyat akan lebih melihat tindakan-tindakan Polisi dengan rasa takut dan was-was. Rakyat tidak bisa disalahkan, oleh karena potret Polisi Indonesia selama beberapa dekade yang lalu memang cenderung kearah itu, yaitu yang sering disebut militeristik.

Bagi militer hal itu tidak terlalu merupakan masalah, karena mereka memang dididik untuk bersikap dan bertindak militeristik, tetapi ini sama sekali tidak berlaku bagi Polisi. Selama beberapa dekade yang lalu, tindakan atau langkah-langkah Polisi lebih bersifat militeristik dari pada sipil. Reformasi telah mendesak Polri untuk meninggalkan sifat militeristik dari pada sipil. Maka itu, bagi Polisi sering digunakan penyebutan ‘a civilian in uniform‘.

Disini akan terjadi perubahan mendasar atau paradigmatik dan ini menjadi tugas utama dari pendidikan-pendidikan Polri untuk menorehkan “being a civilian” ke sanubari Polisi-Polisi Indonesia, dari Jenderal sampai ke agen-agen (jangan bilang prajurit) di lapangan. Harap ingat, bahwa kepribadian Polisi itu adalah senyawa 02H, yaitu : Otot, Otak dan Hati nurani. Oleh karena itulah, menjadi Polisi tidak cukup profesional, melainkan lebih dari pada itu : Polisi atau manusia dengan hati nurani (Police with conscience).

Dimana-mana di kantor dan di kendaraan, sekarang terpampang tulisan, stiker “Melindungi dan Melayani”. Tidak tahukah bahwa Polisi kita, bahwa karena diiklankan seperti itu, muncul tantangan yang sangat berat untuk dilakukan. Itu ibarat merk yang ditempelkan sebagai label dari suatu produk industri. Akan menjadi sangat jahat, apabila labelnya adalah obat batuk dan isinya hanya air belaka.

Katakanlah bahwa rakyat sangat bergembira dan bersyukur, bahwa dimana-mana mereka akan mendapat perlindungan dan pelayanan Polisi-Polisinya. Tetapi alangkah sakit hati rakyat, apabila alih-alih berbahagia dengan kehadiran Polisi, justru mereka sering dicederai oleh Polisi-Polisi yang diharapkan melindunginya itu.

Memang, dalam pekerjaan Polisi banyak wilayah abu-abu, banyak batas-batas yang sangat tipis. Misalnya batas antara menggunakan kekuatan dan melakukan kekerasan adalah tipis sekali. Karena memiliki kekuasaan cukup besar, maka kekuasaannya itu juga bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif, bahkan “kejahatan”. Tidak sedikit cerita-cerita tentang “Polisi Hitam” seperti itu.

Pekerjaan Polisi penuh dengan ambivalensi. Ia diminta untuk melindungi dan melayani masyarakat, tetapi pada waktu yang sama Polisi “berhak” untuk menggunakan kekuatan terhadap anggota dari masyarakat yang sama itu.

Tetapi semua itu adalah “urusan dalam negeri” Polisi sendiri. Masyarakat atau rakyat tidak ingin tahu tentang keadaan tersebut. Bagi mereka yang penting Polisi itu hadir untuk melindungi dan menolong mereka. Sejak Polisi dan masyarakatnya boleh diumpamakan sebagai hubungan antara ikan (Polisi) dan air (masyarakat) maka penerimaan masyarakat terhadap Polisi-Polisinya sangat penting, kalau tidak ingin disebut hal yang pokok dan mendasar. Sekali ikan ditolak oleh air, tamatlah riwayat Polisi.

Dimasa pemerintahan lalu yang otoriter, rakyat tidak leluasa untuk mengeluarkan perasaan dan harapannya tetapi tidak lagi pada masa yang disebut reformasi dewasa ini. Rakyat telah memilih kembali kemerdekaannya, seperti melalui tuntutan transparani, akuntabilitas dan lain-lain. Tidak pernah ada cerita di masa lalu tentang kantor Polsek yang diserbu dan dibakar massa. Dewasa ini. Hampir semua institusi publik diawasi oleh komisi-komisi publik, seperti komisi-komisi Yudisial dan Kepolisian.

Namun diatas itu semua, pada hemat saya, untuk waktu sekarang ini Polisi perlu merebut hati dan kepercayaan rakyat. Polisi boleh salah dalam menjalankan pekerjaan secara profesional, tetapi kesalahan itu dikatakan kecil dibanding dengan kesalahan yang menjadikan Polisi tidak diterima dan dipercaya oleh rakyat. Rasanya rakyat akan memaafkan apabila Polisi melakukan kesalahan profesional, tetapi menjadi sulit apabila Polisi melukai perasaan masyarakat. Memperbaiki kesalahan profesional adalah relatif lebih mudah dari pada memulihkan perasaan rakyat yang telah dicederai.

Polisi protagonis adalah mereka yang hati nuraninya berpihak kepada rakyat dan rakyat merupakan symbol dari pada penderitaan, kemiskinan, kebodohan. Dalam suasana Indonesia yang damai dan tenteram, memang watak protagonis tidak terlalu dirasakan kebutuhannya, tetapi tidak dalam suasana Indonesia yang sedang mengalami perubahan sosial yang sangat besar, pembangunan, modernisasi dan lain-lain.

Kendatipun didengung-dengungkan, bahwa pembangunan adalah untuk semua rakyat, tetapi ujung-ujungnya rakyat kecil juga yang banyak menjadi “korban pembangunan”. Mereka ini lebih beresiko untuk mengalami kemerosotan dalam kualitas hidupnya. Disini muncul kembali ambivalensi seperti disebut di muka, yaitu menjalankan tugas dan perintah secara hitam putih, ataukah membawa-bawa hati nurani dan empati ke dalam tugas.

Dalam suasana perubahan sosial yang besar, akan sangat menonjol kesulitan dan ketegangan yang dihadapi oleh Polisi yang “Pro status quo” dengan resiko menjadi antagonis atau menjadi Polisi yang protagonis, yang berempati terhadap rakyat yang harus dilayaninya, denga resiko sedikit atau banyak “membangkang”. Memang pekerjaan Polisi itu penuh dengan pilihan-pilihan dan oleh karena itulah dilengkapi dengan direksi. Dalam militer tidak ada pilihan, yang ada ialah “Befehl is Befehl” perintah adalah perintah.

Tulisan ini ingin ditutup dengan permintaan untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap Polisinya. Kalau rakyat dipercaya bahwa Polisi-Polisi memang hadir untuk melayani dan melindungi mereka, maka simpati mereka akan tertumpah ruah kepada Polisinya. Kalau Polisi menangisi rakyatnya yang tergusur, menjadi lebih miskin dan lain-lain penderitaan, maka jangan kaget, bahwa rakyat juga akan menangisi nasib Polisinya yang tidak kalah miskinnya. (*)

Oleh: Tri Widodo (Jurnalis Senior Kaltim)

Berita Terkait