Berita Headline Berita Terkini Bumi Etam 

JATAM Pertanyakan kinerja Komisi Pengawas Reklamasi Tambang

Demo JatamSAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com–Pembentukan Komisi Pengawas Reklamasi Pasca Tambang dengan sistem rekrutmen dari latar belakang akademisi dan profesional sempat membuat masyarakat berharap untuk perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup yang sedang porak poranda.
Sejak Gubernur Kalimantan Timur membentuk Komisi ini pada 16 Mei 2016 sebanyak 7 Orang justru tidak memperlihatkan tanda-tanda ada terobosan untuk menangani masalah darurat Lubang Tambang di Kaltim.
Padahal Komisi Pengawas Reklmasi yang berisi para ahli hukum dan reklamasi satu satunya di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting karena diberikan kewenangan hukum untuk bertindak membantu Gubernur dengan investigasi dan menerima laporan masyarakat yang mengeluarkan rekomendasi pidana atau perdata seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kaltim nomor 53 tahun 2015 salah satunya dalam pasal 5, ‘Penyampaian hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi pelanggaran hukum’.
“Reklamasi pasca Tambang dibiarkan begitu saja selama bertahun tahun sehingga menimbulkan 24 Korban Jiwa dan tak ada satu lembagapun yang serius untuk menyelesaikan persoalan ini. Teror lubang tambang ini terus berlanjut karena ada 232 lubang tambang di Kota Samarinda dan 632 seluruh Kaltim tidak direklamasi. Komisi ini malah seperti lembaga pendahulunya Badan lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan Kaltim yang tidak berkutik di hadapan Perusahaan Tambang,” kata Pradarma Rupang, koordinator JATAM Kaltim, saat menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/10/2016).
Menurut Pradarma, harapan untuk bekerja secara serius justru di beberapa kesempatan komisi ini diduga melanggar kode etiknya sediri yang datang ke lapang dengan menggunakan fasilitas perusahaan. Seperti pada 2 Juli 2016 saat Komisi Reklamasi datang di konsesi PT CEM Samarinda dengan menggunakan fasilitas perusahaan saat warga melakukan unjuk rasa menuntut penghentian aktifitas dan penutupan lubang tambang. “Bagaimana mungkin mengeluarkan sikap yang kuat dan tegas jika anggota komisi ini tidak memiliki integritas dan diatur oleh perusahaan,” ujar Pradarma
Selama ini, lanjuta Pradarma, penanganan Reklamasi tambang hanya nampak upaya yang dinilai hanya lips service semata. “Tidak ada keseriusan oleh penyelenggara negara seperti Gubernur Kaltim yang hanya menutup sementara Tambang yang melanggar hukum. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah penutupan selamanya yang diikuti oleh pemulihan dan mengembalikan fungsi alam seperti semula,” jelasnya. (michael mailangkay)

Berita Terkait