Berita Headline Berita Terkini Bumi Etam 

Karena Tambang Warga Desa Mulawarman tuntut di relokasi

TENGGARONG, CAHAYAKALTIM.com – Keluhan warga Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara yang terancam akibat aktifitas tambang batu bara langsung mendapat respon Gubernur Awang Faroek Ishak dengan mengunjungi desa berpenduduk 3.000 jiwa tersebut. Warga mengeluhkan, kehidupan desa itu sangat terganggu oleh kegiatan penambangan dari PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dan PT. Kayan Putra Coal Utama (PKCU).

Selain melihat kondisi perkampungan yang nampak kian mengkhawatirkan karena  terkepung aktifitas tambang emas hitam itu, Gubernur Awang Faroek juga berdialog dengan masyarakat dan menyimak suara bulat warga Desa Mulawarman menuntut relokasi. Bagi mereka, relokasi adalah harga mati.

“Yang jelas, saya akan berpihak kepada rakyat. Usul relokasi pasti akan kami pertimbangkan. Namun saya minta masyarakat bersabar dulu. Saya akan segera laporkan kepada presiden dan menteri terkait karena keputusan relokasi ini harus melibatkan semua instansi terkait,” kata Gubernur Awang Faroek disambut aplaus ribuan warga yang tumpah ruah di Lapangan Mulawarman Desa Mulawarman, Selasa (18/4/2017).

Meski sangat memahami penderitaan dan kerugian warga akibat aktifitas tambang yang hanya berjarak 25-100 meter dari pemukiman warga, Gubernur Awang Faroek mengatakan, bahwa relokasi harus diputuskan melalui kajian dan pembahasan yang matang agar tidak justru melahirkan keputusan yang kontraproduktif.

Sebab itulah, proses pembahasan ini lanjut Awang akan melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian terkait, TNI dan Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Desa Mulawarman dikeluarkan oleh bupati Kukar sebelumnya.

“Sekali lagi saya minta masyarakat bersabar dulu. Kita tidak boleh mengambil keputusan yang salah. Namun yakinlah, keputusan nanti pasti akan berpihak kepada rakyat,” tegas Awang Faroek.

Lebih jauh Awang menjelaskan, ada banyak hal yang patut menjadi pertimbangan relokasi, seperti dikeluhkan masyarakat. Air semakin sulit ditemukan karena daerah resapan air sudah jauh berkurang karena menggilanya pengupasan lahan untuk tambang.

Alasan lainnya adalah terkait kesehatan masyarakat. Aktifitas truk-truk berukuran jumbo pengangkut batu bara menimbulkan debu tebal yang menyerang pemukiman warga. Bukan hanya itu, aktifitas peledakan (blasting) juga kerap menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, khususnya infeksi pernafasan karena menghirup karbit (TNT).

Dilaporkan pula sekitar 80 persen rumah warga retak-retak karena aktifitas blasting yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk.

“Sekarang mereka juga menjadi sulit bertani karena saat panas tanah menjadi kering dan saat hujan sawah mereka justru dipenuhi limbah tambang. Itu yang menjadi alasan mengapa mereka terpaksa harus menjual lahan-lahan pertanian mereka. Ini semua akan kita pertimbangkan,” beber Awang.

Menurut Awang, proses relokasi seperti diinginkan masyarakat pasti tidak akan berjalan mudah. Semua aspek harus diperhitungkan. Relokasi 812 kepala keluarga (KK) pasti membutuhkan dana besar, karena selain harus menyiapkan lahan pertanian pengganti dan  perumahan penduduk, harus disiapkan pula fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Belum lagi persoalan lokasi mana yang akan dipilih untuk relokasi tersebut. Sebab jangan sampai area relokasi juga telah disesaki dengan IUP, sehingga berpotensi pada tuntutan-tuntutan relokasi berikutnya.

Sedangkan dalam upaya penertiban perijinan tambang di Kaltim secara keseluruhan, Gubernur Awang Faroek menegaskan dari 1.404 IUP, pasti ada yang akan dicabut ijinnya atau distop produksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk JMB dan PKCU ini akan kita lihat kembali semua data-datanya dan akan kita evaluasi. Keputusan akhirnya adalah yang terbaik untuk masyarakat karena di sana juga banyak masyarakat kita yang bekerja di tambang batu bara ini,” tandasnya.

Saat kunjungan kemarin, Gubernur Awang Faroek Ishak hadir bersama Kasdam VI Mulawarman Brigjend Ainur Rahman dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim dan Asisten I Setkab Kukar Chairil Anwar.

Wajib Reklamasi dan Revegetasi

Sesuai dengan mining agreement draft (perjanjian penambangan), maka setiap perusahaan pertambangan batubara wajib melakukan reklamasi hingga revegetasi terhadap lahan-lahan eks tambangnya.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat kunjungan kerja di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (18/4).

Menurut dia, aturan yang telah dibuat wajib ditegakkan dan setiap perusahaan harus menaati kesepakatan yang telah ditentukan untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat.

“Ya, setiap perusahaan wajib melakukan reklamasi hingga revegetasi terhadap bekas tambangnya. Hal itu sudah dimuat dalam mining agreement,” katanya.

Karena lanjut Awang, hampir seluruh perusahaan melakukan kegiatan penambangan atau pertambangan batubara menggunakan pola open fit atau membuka lahan dengan  mengupas dan menggali lahan. Pola itu menurut gubernur bisa mengubah kondisi alam dan berakibat buruk terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar penambangan. Perusahaan yang menggunakan pola terowongan atau menggali batu bara dalam tanah hanya beberapa perusahaan.

Karenanya, guna meminimalisir dampak kegiatan penambangan dengan pola open fit khususnya tambang batubara melalui reklamasi dan revegetasi lahan.

Reklamasi merupakan kegiatan perusahaan untuk  menutup lubang-lubang tambang di lahan terbuka dengan tanah agar kondisi lahan kembali seperti sedia kala.

Kegiatan berikutnya, perusahaan melakukan penanaman di lahan-lahan yang telah direklamasi dengan berbagai jenis tanaman atau pohon agar kondisi alam kembali hijau.

“Reklamasi dilanjutkan dengan revegetasi, tidak ada pengecualian. Artinya semua perusahaan wajib melakukannya untuk mengembalikan alam dan lingkungan ke kondisi semula sekaligus menghilangkan efek kegiatan penambangan itu bagi masyarakat sekitar,” ungkap Awang Faroek.

Sumber : humas pemprov kaltim

Editor : M Mailangkay

Berita Terkait