Berita Headline Berita Terkini 

Komisi X DPR RI Bahas Soal Polemik Guru Honorer Kaltim

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com– Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014, sejak tahun 2017 kewenangan pengelolaan SMA/SMK/SLB dilimpahkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi, yang mengakibatkan bebagai konsekuensi didalamnya.

Selain status sekolah SMA/SMK/SLB menjadi di bawah pemerintah provinsi, maka secara aturan Guru PNS dan Guru Honor otomatis dibawah naungan pemerintah provinsi, termasuk didalamnya masalah kesejahteraan guru.

Kunjungan kerja komisi X DPR RI, yang melakukan rapat koordinasi di Ruangan VVIP Bandara Sams Balikpapan membahas permasalahan guru honorer yang menjadi permasalahan nasional tak terkecuali di Kaltim, Kamis (29/11/2018).

Ketua tim kunjungan Dr ir Djoko Udjianto mengatakan pemerintah bersama DPR RI tengah menggodok formulasi untuk mengakomodir persoalan krusiar tersebut.
“Komisi X DPR RI ini rencananya akan mengadakan rapat gabungan pada 10 Desember nanti. Mudahan nanti semakin mengerucut dan terjadi satu penyelesaian yang bersifat win win solution,” jelasnya.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan DPR untuk guru honorer, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K untuk para tenaga honorer di luar CPNS 2018.

Untuk diketahui, dijabarkan Djoko, jumlah guru honorer secara nasional 118.560 orang.Honorer yang berumur di bawah 35 tahun sejumlah 12.590.

“Jadi kemarin yang tes di bawah 35 tahun ada 13 ribuan lah. Yang nanti kalau ujian P3K kalau tidak lulus ya UMR otomatis. Sudah tidak ada tes lagi,” bebernya.

Kendati demikian jika guru honorer tidak lulus dalam ujian P3K, otomatis akan menjadi guru dengan upah UMR.

“Berdasarkan upah minimum masing-masing daerah. Saya rasa dengan itu para guru honorer bisa terakomodir. Di sisi lain yang diluar kategori K2 masih banyak lagi. Ya pelan pelan kita pilah lagi,” tutup Djoko. (*)

Penulis : Echi

Editor : Michael M

Berita Terkait