Berita Headline Berita Terkini Politik 

KPU bekali PPK dan PPS soal tata kerja dan kode etik

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com— Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti bimbingan teknik yang digelar di Hotel Pacific Balikpapan,  Minggu (26/11/2017).

Acara yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan ini merupakan langkah awal KPU untuk memberikan pembekalan kepada seluruh para anggota PPK dan PPS. Dimana masing masing kecamatan ada terdiri 5 anggota PPK dan setiap kelurahan ada 3 anggota PPS.

“Jadi kalau dijumlahkan untuk tingkat kecamatan yang ada di Balikpapan seluruhnya ada tiga puluh orang dari 6 kecamatan yang ada di Balikpapan. Sedang untuk tingkat kelurahan yang ada di 34 kelurahan di kota ini totalnya ada 102  anggota. Masing masing kelurahan ada 3 anggota PPS,” ujar Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, dalam bimbingan teknik ini ada beberapa hal yang akan menjadi materi yang akan disampaikan. Diantaranya, pembekalan tata kerja dan kode etik.

“Mereka inikan sudah resmi menjadi penyelenggara dan sudah terikat dengan kode etik. itu tidak hanya terikat dengan undang-undang saja, tetapi etika juga diikutsertakan,” ujar Noor Thoha.

Ia juga mengatakan, sebagai perpanjangan tangan KPU para anggota PPK dan PPS ini jika ada yang melakukan pelanggaran sudah pasti melanggar etika. Namun jika para anggota PPK dan PPS ini melanggar etika belum tentu melanggar aturan.

Untuk itu KPU berharap kepada para anggota PPK dan PPS ini bahwa etika adalah hal yang paling sensitif dan perlu ditekankan sejak awal. Mulai dari tata bicara.

“Mereka itu tidak boleh sembarang bicara. Apalagi berbicara untuk mendukung seseorang kepada sekelompok orang. Itu tidak boleh sama sekali,” ujarnya.

Noor Thoha juga menyampaikan, pada bimtek ini juga disampaikan bahwa seorang anggota PPK dan PPS agar tidak turut serta berkumpul dengan tim sukses dari calon yang didukungnya.

“Jadi nantikan ada timses timses dari pasangan calon. Nah mereka ini dilarang ngumpul ngumpul bersama timses. Seperti ngobrol-ngobrol di warung. Nah ini dilarang. Mereka tidak boleh melakukan itu,” pesan Noor Thoha.

Para anggota PPK dan PPS ini telah resmi dikukuhkan dan akan bekerja hingga 8 bulan ke depan, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang akan digelar 27 Juni 2018 yang akan datang.

Ketua KPU ini juga berharap, agar para anggora PPK dan PPS ini juga berperan aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Yah, mereka ini sebagai garis terdepan untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim nanti. Jadi menjelang pemilihan nanti, kan ada libur lebaran dan libur anak sekolah. Nah mereka ini tetap bekerja, jadi tidak ada cuti buat  mereka. Makanya kita  genjot dari sekarang,” pungkasnya. (*)

 

Penulis : Alfian Tamzil

Editor : Michael M

Berita Terkait