Berita Terkini Opini 

Menanti lahirnya Densus Anti korupsi Polri

REFORMASI yang digulirkan oleh Mahasiswa pada tahun 1997 sampai tahun 1998, yang kemudian berhasil menumbangkan penguasa orde baru, hingga hari ini dirasa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tuntutan reformasi yang terdiri dari 6 (enam) agenda yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan (supremasi) hukum dan Hak Asasi Manusia, berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, Pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, yang kemudian diformulasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, dan juga diformulasikan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sampai hari ini masih menyisakan “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan oleh negara, dalam upaya menuju cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari 6 (enam) agenda reformasi tersebut, satu agenda utama yang sampai hari ini belum selesai dilaksanakan dan terus menerus diupayakan adalah masalah pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, upaya negara dengan melahirkan penegak hukum yang “superbody” berupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu sisi mengobati kerinduan masyarakat terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Namun disadari ataupun tidak penyakit korupsi negeri ini sungguh sangat akut, sehingga kehadiran KPK seolah-olah belum cukup memuaskan publik untuk memerangi pelaku tindak pidana korupsi dan umumnya korupsi dalam kualifikasi megakorupsi yang ditangani oleh KPK, hal ini dapat dibuktikan telah banyak oknum pejabat yang ditanggkap oleh KPK, dari berbagai kalangan dan profesi, mulai dari anggota DPR dan DPRD, Hakim, Jaksa, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pengacara, Pengusaha dari sejak dibentuknya KPK hingga hari ini, seolah-olah pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah jera dan tidak merasa takut bersalah apalagi berdosa.

Sudah banyak sekali kegiatan Operasi Tangkap Tanggan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk tindakan represif KPK terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, Toh terus saja masih ada orang/oknum pejabat yang berani melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini berarti bahwa area/wilayah tindak pidana korupsi sungguh sangat luas, terjadi bukan saja hanya di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat kekuasaan dan keuangan negara, melainkan juga terjadi di daerah-daerah dari ufuk timur hingga ufuk barat negara yang sangat subur dan super kaya raya.

 

Korupsi sebagai musuh bersama

Negara Indonesia yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, tentu tidak akan dapat segera terwujud, bilamana harta benda dan kekayaan milik negara yang seharusnya untuk kepentingan pembangunan negara, malah dirampok oleh orang-orang yang rakus yang dalam kehidupan sosial dianalogikan seperti tikus, yang suka menggerogoti apa saja yang ia mau sampai habis tak tersisa demi kenyangnya perut sendiri dan kroni, tidak perduli sikap dan perbuatannya tersebut merugikan banyak orang.

Pada hakikatnya korupsi merupakan perbuatan jahat, dimana semua orang tidak menyukai terhadap kejahatan tersebut, sehingga penting untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan harus terus dilawan oleh semua orang dan oleh semua penegak hukum negeri ini.

Pentingnya kesadaran bagi negara dan masyarakat, bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama dan suatu tindak pidana yang sangat masif, merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Maka diperlukan penegakan hukum yang masif pula, Polisi, Jaksa, (KPK), Hakim, dan pengacara sebagai Criminal Justice System di Indonesia, harus bahu membahu bekerjasama dan didukung peran masyarakat supaya tidak melemah dalam menghadapi pelaku tindak pidana korupsi tersebut, bahkan diperlukan pada masing-masing lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dibentuk unit khusus yang fokus dan khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian dalam beberapa waktu terakhir ini mengemukakan akan membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi (Densus Antikorupsi) tentu upaya baik ini sangat positif dan hendaknya diikuti lembaga penegak hukum yang lainnya dengan tetap berkoordinasi dengan KPK dalam melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus tinda pidana korupsi di Indonesia.

Usulan dan ide Jenderal Tito, secara obyektif tentu didasarkan pada kesiapan personel kepolisian yang berada dan bertugas di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia maupun di Markas Kepolisian Daerah yang berada setiap Provinsi, bahkan berada pada tingkat kabupaten dan kota yang memiliki Markas Kepolisian Resort dan Markas Kepolisian Sektor yang berada pada setiap Kecamatan.

 

Welcome Densus Antikorupsi

Masyarakat tentu berharap agar Densus Antikorupsi ini dapat segera lahir dan banyak berperan dalam melakukan tindakan preventif dan represif terhadap perbuatan melawan hukum (korupsi) yang sudah sangat akut.

Penbentukan Densus Antikorupsi tentu tidak sesulit membentuk KPK yang harus terlebih dahulu melahirkan undang-undang sebagai dasar hukumnya.

Pembentukan Densus Anti Korupsi merupakan kewenangan Kapolri dan cukup dengan Surat Keputusan Kapolri sebagai dasar hukum pembentukannya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Dai Bachtiar pada tahun 2003 dalam membentuk Detasemen Khusus Antiteror yang umum disebut dengan Densus 88 Antiteror, untuk menangani tindak pidana teror.

Lahirnya Densus Antikorupsi diharapkan kurang lebih seperti hadirnya Densus 88 Antiteror yang mampu meredam kejahatan terror di Indonesia, demikian halnya dengan Densus Antikorupsi hadirnya harus mampu secara signifikan mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia utamanya di daerah-daerah, jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka harapan seluruh rakyat akan adanya percepatan perwujudan masyarakat adil dan makmur di Indonesia segera tercapai, amin. Please Welcome to this Country the Anti Corruption Densus.(*)

Oleh: Muhammad Nadzir (Dosen Uniba)

Berita Terkait