Berita Headline Berita Terkini Hukum 

Pencabutan IUP, Gubernur menunggu hasil investigasi

SAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com – Sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terkait perijinan usaha di sektor pertambangan batu bara, Pemerintah Provinsi Kaltim telah berkomitmen melakukan penertiban ijin usaha pertambangan (IUP) di daerah yang selama ini menjadi kewenangan bupati maupun walikota.

Salah satu kebijakan pemprov adalah tidak akan menerbitkan IUP baru, sebaliknya tidak memperpanjang bahkan segera mencabut kegiatan usaha yang telah habis masa ijinnya.

Untuk penertiban ini maka pemprov telah membentuk Tim Penataan Perizinan Usaha Pertambangan Kaltim yang diketuai Sekretaris Provinsi.

“Kita tertibkan IUP di daerah. Apalagi Pak Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan) telah mendukung upaya kita. Tapi masih tunggu hasil evaluasi tim,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.

Dia menyebutkan jumlah IUP di Kaltim sebanyak 1.404 ijin dari jumlah itu sekitar 826 IUP atau 58,83 persen berpotensi untuk dicabut ijinnya.

Walaupun ujar Awang, ada ratusan IUP berpotensi dicabut khususnya kegiatan usaha yang telah habis masa ijinnya.

Namun, pemerintah daerah dengan kewenangannya tidak bisa terburu-buru melakukan pencabutan meskipun ada indikasi IUP berstatus non CnC (clean and clear).

Karena semua itu pasti berpotensi dan berkonsekuensi pada peristiwa hukum juga kehidupan orang banyak seperti tenaga kerja yang selama ini menggantungkan nasibnya pada usaha pertambangan.

“Jangan sampai kebijakan kita malahan menimbulkan permasalahan yang lebih besar bahkan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran sebab terjadi PHK,” jelas Awang.

Tetapi tegasnya, pemerintah tetap bertekad menyelamatkan kondisi lingkungan yang banyak rusak akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian alam.

“Kami fokus dulu pada penertiban pertambangan yang berada di wilayah kota. Misalnya, Samarinda yang sudah dikelilingi pertambangan. Padahal, selayaknya ibukota provinsi ini tidak ada kegiatan tambang,” ungkap Awang Faroek.

Seperti data yang disampaikan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim bahwa IUP  yang diterbitkan bupati dan walikota di Kaltim mencapai 1.404 izin dengan lahan seluas 2,48 juta hektar.

Sedangkan di Kota Samarinda terdapat 63 IUP dan 18 ijin dengan luasan lahan sekitar 3.628,94 hektar berdasarkan hasil evaluasi akan dicabut.

Sementara dari 49 IUP operasi produksi di Kota Tepian terdapat 26 IUP yang berpotensi untuk dicabut karena tidak berproduksi aktif. (adv)

Editor : M Mailangkay

 

Berita Terkait