Berita Headline Berita Terkini Lingkungan 

Penguatan Pembangunan Hijau di Kaltim lewat Kesepakatan Multi-pihak

SAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menaruh perhatian besar terhadap pembangunan hijau. Wilayahnya terdiri dari empat ekoregion dengan ciri topografi berbeda dan memiliki luasan hutan hujan tropis terbesar di Indonesia. 

Provinsi ini juga kaya dengan hasil bumi, sekaligus memiliki cadangan batubara dan minyak bumi dan gas yang berlimpah.

Di sisi lain, Kaltim juga merupakan rumah bagi puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat kampung/adat yang banyak menggantungkan kehidupannya sehari-hari pada hutan, dan bagi satwa langka seperti orangutan.

Berkaca pada pengalaman pembangunan Kaltim yang telah mengalami pasang surut perekonomian selama beberapa dekade terakhir, mulai dari industri kayu, minyak bumi dan gas, hingga terakhir batubara, menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya bencana alam, mendorong Pemprov Kaltim untuk mendeklarasikan visi Pembangunan Hijau di tahun 2010 dan terus berupaya mewujudkan dan meningkatkan komitmen hijau ini.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, meluncurkan Green Growth Compact (GGC) atau Kesepakatan Multi-pihak untuk Pembangunan Hijau kepada masyarakat luas, Sabtu (28/5/2016)

GGC di Kaltim diharapkan dapat mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kaltim sesuai dengan kebijakan, peraturan, program dan target-target serta tata waktu yang telah digariskan di tingkat provinsi.

“Ide pembentukan GGC di Kaltim bertalian dengan COP 21 di Paris bulan Desember tahun lalu, ketika saya bersama Gubernur Para-Brazil dan Gubernur  Yucatan-Mexico diundang untuk memaparkan strategi pembangunan industri di masing-masing provinsi yang dipandang telah menyertakan pertimbangan-pertimbangan keamanan lingkungan dan sosial,” ungkap Awang.

Pada Fase 1 atau Fase Pengembangan, GGC akan memperluas dan memperkuat kerjasama para pihak melalui program yang koheren di bawah kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan kesepakatan multi-pihak untuk pembangunan hijau yang akan memandu para pihak dalam membangun kebijakan, rencana kerja, dan melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku (wajib) dan standar terbaik (sukarela).

Para pihak yang akan dilibatkan dalam penandatanganan  GGC, adalah mereka yang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan, yang terdiri  dari para bupati, para pimpinan usaha perkebunan dan kehutanan, para akademisi,  para kepala desa, NGO lokal, nasional dan internasional.

Dengan kepemimpinannya masing-masing, mereka diharapkan dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin  orang di lingkungannya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan nilai sosial.

Pada Fase 2 atau Fase Pelaksanaan, Dewan Daerah Perubahan Iklim ( DDPI) akan memantau kinerja para pihak dalam melaksanakan komitmen yang sudah disepakati bersama.

Lebih lanjut, tahapan yang akan berlangsung pada 2018-2025 ini mencakup pelaksanaan komitmen dan rencana kerja, pencapaian target tata kelola dan perbaikan sumberdaya alam. Diharapkan dalam satu dasawarsa Kalimantan Timur dapat mewujudkan visinya sebagai Provinsi Hijau 

“Kaltim Green merupakan suatu kondisi dimana Pemprov Kaltim memiliki instrumen kebijakan dan tata pemerintahan yang baik serta program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologi bagi masyarakat Kaltim. Dalam jangka panjang Kaltim Green menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, kami mengharapkan pelaksanaan konsep GGC ini dapat meningkatkan perekonomian, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelangsungan ekosistem,” lanjut Awang.

 The Nature Conservancy (TNC) Program Indonesia sebagai salah satu mitra utama Pemprov Kaltim dalam mengembangkan GGC mendukung komitmen multi-pihak dalam pembangunan hijau. 

“Kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur sangat bergantung pada alam yang sehat. Ekonomi kita secara nasional juga sangat bergantung pada sumberdaya alam,” ungkap Rizal Algamar, Country Director TNC Indonesia. 

Ia menambahkan, “komitmen para pihak yang ditunjukkan saat peluncuran GGC menunjukkan ada modal awal yang besar di Kaltim, dalam bentuk komitmen sinergi, kolaborasi, dan kerjasama,  untuk mencapai tujuan kita bersama: mewujudkan pembangunan keberlanjutan di Kalimantan Timur.”

 Keberadaan GGC diharapkan dapat mempercepat dan memperluas program-program pembangunan ramah lingkungan di Kalimantan Timur.

Komitmen dan inisiatif para pihak dalam kerangka GGC akan dikembangkan secara kolaboratif dalam sasaran dan tujuan, peta jalan di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada berbagai tingkatan dan skala.

Namun demikian, konsep GGC masih perlu terus disosialisasikan dan disempurnakan melalui forum-forum diskusi di berbagai wilayah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara luas.

Berita Terkait