Berita Terkini Opini 

Peran Polri dalam merawat kemajemukan Bangsa

NEGARA Indonesia merupakan satu-satunya bangsa besar di dunia yang memiliki beragam suku, agama, ras, golongan, budaya dan bahasa, yang menyatu dan bersatu dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian oleh pendiri bangsa disebut dengan BHINNEKA TUNGGAL IKA, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia.

Melihat begitu pentingnya makna tersebut sehingga para pendiri republik ini sepakat untuk meletakkan kata BHINNEKA TUNGGAL IKA dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila.

Telah nampak dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kepada kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dengan mudah berhasil mencapai kemenangan, jika perjuangan dilakukan secara berkelompok-kelompok, berdasarkan suku, agama, dan ras tertentu. Pergerakan dan perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri nyata berakhir dengan kekalahan-demi kekalahan.

Namun demikian apa yang telah dilakukan oleh pahlawan bangsa Indonesia Cut Nya’Dien dari Aceh, Teunku Imam Bonjol dari Sumatra, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Pangeran Hasanuddin dari Sulawesi, Pangeran Pattimura dari Maluku, Pangeran Jelantik dari Bali, dan pahlawan-pahlawan lainnya dari berbagai wilayah di Nusantara, telah memberikan inspirasi pada generasi berikutnya akan arti pentingnya perjuangan meraih kemerdekan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Berangkat dari kesadaran tersebut generasi penerus bangsa saat itu seperti, HOS Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantoro, Tjipto Mangun Kusumo, KH Achmad Dahlan, KH. Hasyim Asy’ari, Muh. Yamin, Kuntjoro Purbo Pranoto, Wongso Negoro, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya sepakat meneruskan perjuangan kemerdekaan bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kemudian melahirkan konsep SUMPAH PEMUDA pada tahun 1928, sumpah pemuda kemudian menyatukan gerakan menuju kemerdekaan sampai dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan bangsa Indonesiapun diraih, bangsa Indonesia bebas dari cengkeraman kolonial penjajah Belanda dan Jepang.

Pasca Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 1945 hingga hari ini, perjalanan bangsa Indonesia diwarnai oleh berbagai tantangan dan hambatan terkait dengan konsepsi BHINNEKA TUNGGAL IKA baik yang bersifat Idiologis maupun yang bersifat politis praktis. gerakan-gerakan yang bermaksud memecah dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa saling berganti dan bermunculan dari waktu ke waktu, seperti Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan G30 S PKI, DI/TII, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, dan gerakan-gerakan lainnya yang diduga masih ada dan bersifat tersembunyi dan harus terus diwaspadai oleh pemerintah, seperti gerakan teroris yang masih tetap mengancam persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa.

Salah satu analisis penyebab dari gerakan-gerakan tersebut muncul adalah akibat ketimpangan rasa keadilan yang belum diperoleh pasca kemerdekaan diraih, dimana keadilan merupakan salah satu tujuan dari didirikannya republik tercinta ini, baik keadilan dari sisi hukum, politik, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya, sehingga menjadi sangat penting untuk kembali dan meletakkan prinsip dasar dibangunnya bangsa Indonesia yaitu Pancasila, bukan saja diletakkan sebagai Idiologi bangsa tetapi dijelmakan dalam bentuk kebijakan yang riil dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pembangunan fisik tidak boleh diletakkan hanya di Jakarta dan Jawa saja, melainkan harus terus diupayakan merata di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia sehingga tercermin rasa keadilan bagi seluruh anak bangsa.

Beberapa pilar penting dalam upaya menjaga kebhinnekaan agar tetap terawat, lestari dan bestari untuk selama-lamanya dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, diantaranya adalah Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam menjalankan kebijakan, Penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, Pemerataan pembangunan ekonomi, Penghormatan terhadap para pahlawan, sikap netral aparatur negara, PNS, TNI, Polri dalam melayani masyarakat, Lembaga peradilan yang kapable dan dapat dipercaya publik, dan didukung oleh kehidupan masyarakat yang toleran.

Pada sisi yang lain merawat kebhinekaan dapat pula diterapkan dengan mengajarkannya dalam prinsip-prinsip pembelajaran baik yang secara formal diterapkan dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan yang paling dasar-sampai pada tingkat pendidikan tinggi, dapat pula diinisiasikan dalam pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh komunitas dan lembaga swadaya masyarakat seperti pendidikan pada komunitas masyarakat adat dan lain sebagainya.

Salah satu bagian dari aparatur negara yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan warga negara Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara filosofis kelembagaan kepolisian dibentuk dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri dimana keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Institusi Kepolisian secara substansiil mengemban amanah merawat kemajemukan bangsa dengan bertugas secara adil dan bijaksana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran-peran tersebut diharapkan mampu menjadi perekat kebhinnekaan bagi bangsa Indonesia, Amin.

Oleh : Muhammad Nadzir
(Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNIBA, dapat dihubungi melalui email: caknadzir@uniba-bpn.ac.id atau caknadzir@yahoo.co.id.)

Berita Terkait