Berita Terkini Opini 

Peran Polri terhadap keberadaan Ormas anti Pancasila

SENIN tanggal 8 Mei 2017 Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Wiranto mengeluarkan Pernyataan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selengkapnya Pernyataan Pemerintah tentang Ormas HTI sebagai berikut :

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
  3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Setelah pernyataan Pemerintah tersebut diumumkan pada tanggal 8 Mei 2017, terjadi perbincangan hangat disana sini. Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra sebagai negara demokrasi. Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas, sebab hampir di setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang memiliki dasar untuk memimpin yang  juga merupakan bagian dari organisasi, paling tidak setiap masing-masing orang memimpin dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Belum hilang dari ingatan kita, acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari Kota Bandung, dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong terpaksa berakhir lebih awal, Selasa 6 Desember 2016 malam waktu setempat karena diinterupsi oleh Ormas.

Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu memaksa panitia mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian harus digelar di gereja, bukan gedung umum. Selanjutnya aksi FPI melakukan sosialisasi dan sweeping terkait fatwa MUI di sejumlah pusat perbelanjaan yang tujuannya agar tidak ada muslim yang memakai atribut Natal saat bekerja.

Salah satu aksi itu dilakukan di Surabaya pada hari Minggu, 18 Desember 2016. Bukan hanya itu saja, beberapa kali juga terjadi sekelompok Ormas kerap menggelar razia pada tempat hiburan malam saat Ramadhan dan anggota Ormas ini juga tak segan-segan melakukan pengrusakan tempat hiburan malam yang tidak tutup.

Kemudian pada awal tahun ini, sebuah insiden bentrokan antar 2 Ormas terjadi yaitu massa FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di depan Polda Jawa Barat, Bandung, saat pimpinan FPI Rizieq Syihab diperiksa tim penyidik polisi sebagai terlapor kasus dugaan penistaan Pancasila.

Kejadian ini sangat banyak disesalkan oleh banyak kalangan karena merupakan konflik horisontal pertama antar Ormas setelah gelombang aksi pengerahan massa berlabel agama akhir Desember 2016 lalu dan dikhawatirkan akan menular ke daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana tidak? Akhir tahun 2016 lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada ratusan ribu organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Indonesia. Jumlah Ormas sampai saat ini di Indonesia mencapai 254.633 Ormas dan pendaftarannya tersebar di beberapa instansi. Selengkapnya data Ormas yang terdaftar di adalah sebgai berikut :

  1. Kementerian Dalam Negeri 287 organisasi
  2. di Kementerian Hukum dan HAM 250.000 organisasi,
  3. Kementerian Luar Negeri 62 organisasi,
  4. di Provinsi 2.477 organisasi dan
  5. di Kabupaten atau Kota 1.807 organisasi.

Dengan jumlah Ormas yang mencapai ratusan ribu tentunya sangat membuktikan jumlah Ormas di Indonesia sangat banyak. Masih menurut sumber yang sama, dari sekian ratus ribu ada Ormas yang terang-terangan berteriak anti Pancasila.

Apa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ? Sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Namun disisi lain, pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Ormas dengan segala bentuknya lahir, besar dan berkembang seiring dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan asset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga dan memeiharanya, Ormas harus mematuhi asas, ciri dan sifatnya sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 UU Ormas dimana pasal 2 berbunyi “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, pasal 3 berbunyi Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 4 berbunyi Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis.

Dalam mendirikan sebuah Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana pasal 20, Ormas berhak :

  • mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
  • memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
  • melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
  • mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi
  • melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi

Pasal 21 mengatur tentang kewajiban Ormas antara lain :

  • melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
  • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
  • menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat
  • melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel
  • berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara

Selain itu, ada larangan terhadap Ormas antara lain dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan, dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Apa peran Polri terhadap keberadaan Ormas yang anti Pancasila ? Sebelum lebih jauh, ada baiknya dipahami tentang Polri. Dalam UUD NRI 1945 pasal 30 (4) dijelaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Kemudian, hal yang sama ada pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana pasal 5 ayat 1 berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Yang dimaksud alat negara diatas adalah bahwa Polri yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan negara dalam menjalankan tugas pokoknya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sesuai pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

  • memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  • menegakkan hukum
  • memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Disamping tugas pokok, ada kewenangan yang dimiliki oleh Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana diatur pada UU Polri pasal 15 ayat (1) huruf a yaitu menerima laporan dan/atau pengaduan dan huruf d yaitu mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ada hal lain yang lebih penting untuk diketahui oleh khalayak bahwa Polri memiliki apa yang disebut dengan “Diskresi Kepolisian” sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Polri yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pengertian “Diskresi” juga ada pada pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi Pemerintahan.

Terhadap keberadaan Ormas anti Pancasila, yang dapat dilakukan oleh Polri ada beberapa langkah.

  • Pertama, melakukan inventarisasi secara keseluruhan Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota baik berbadan hukum atau tidak.
  • Kedua, melakukan pemetaan Ormas yang melaksanakan kegiatannya menentang Pancasila dan UUD 1945 maupun tidak sesuai dengan UU Ormas.
  • Ketiga, melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait hasil pemetaan Ormas yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk dilakukan pembinaan secara intensif agar kembali kepada asas, ciri dan sifatnya sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 UU Ormas.
  • Keempat, membuka layanan pengaduan untuk masyarakat agar melaporkan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  • Kelima, melakukan upaya persuasif berupa pencegahan terhadap Ormas yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  • Keenam, melaporkan setiap kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan fakta-fakta agar dapat dilakukan pengkajian hukum sehingga mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dan melakukan diskusi publik secara terbuka dibeberapa tempat sehingga mendapatkan legitimasi publik.
  • Ketujuh, melakukan koordinasi sinergi antara Polri dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, TNI dan Badan Intelijen Negara untuk menentukan sikap tegas terhadap kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Mari rakyat Indonesia untuk selalu dukung Polri melakukan ketujuh langkah tersebut agar tidak ada lagi Ormas yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga dan terpelihara demi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (*)

Oleh : Dr. Susilo Handoyo, SH, M.Hum (Dosen Universitas Balikpapan)

Berita Terkait