Berita Headline Berita Terkini Ekobis Nasional 

Perbaikan ekonomi Kaltim harus perluas diversifikasi

Suasana konfrensi pers di Grand Sanyiur Hotel Balikpapan. image by michael mailangkay/cahayakaltim.com

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com—Dinamika perekonomian nasional khususnya di Kalimantan Timur yang beberapa tahun terakhir tidak stabil, seakan memberikan pelajaran penting bahwa struktur perekonomian yang terkonsentrasi hanya kepada beberapa sektor, terutama kepada sektor komoditas primer, dapat menyebabkan perekonomian rentan terhadap gejolak global.

Pengantar terebut merupakan bagian dari hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda dan BI) yang garapan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Hotel Grand Sanyiur, Balikpapan, Jumat (14/7/2017).

Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan, Kaltim merupakan salah satu daerah yang hanya bersandar pada Sumber Daya Alam, sehingga pertumbuhan ekonominya tidak stabil dan cenderung lambat ketika terjadi penuruhan harga pertambangan dunia.

“Berbagai langkah terintegrasi untuk memperluas diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang masih banyak ditopang komoditas primer, perlu terus didorong,” kata Agus, dalam konfrensi pers usai Rakorpusda dan BI di Balikpapan.

Rakorpusda dan Bi ini,  kata Agus mengidentifikasi bahwa strategi memperluas diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah perlu diarahkan kepada tiga kebijakan utama.

“Hasil Rapkor menghasilkan beberapa pokok rekomendasi dan kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi,” kata Agus, dalam konfrensi pers usai Rakorpusda.

Tiga kebijakan utama yang menjadi arahan diantaranya, pertama memperkuat pembangunan infrastruktur dasar daerah, terus mengembangkan investasi sumber daya manusia yang terampil, dan memperkuat tata kelola birokrasi.

Kedua mengoptimalkan berbagai potensi sektor ekonomi daerah, baik melalui diversifikasi vertikal (hilirisasi) maupun horisontal.  Dan ketiga mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri secara terpadu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, mengungkapkan Selain tiga arahan tersebut, ada juga hasil yang pokok rekomendasi dan kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. “Dimana dalam waktu sebulan, sudah ada wujud atau hasil dalam menjalankan rekomendasi tersebut,” tegas Luhut.

Pokok-pokok rekomendasi dan kesepakatan tersebut, doantaranya, Mempercepat berbagai upaya terkait infrastruktur dasar terkait infrastruktur konektivitas, listrik, dan energi.

“Pengembangan pelabuhan untuk mendukung implementasi tol laut yang terintegrasi dengan rencana Program Rumah Kita sebagai pusat logistik,”kata Luhut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan khusus di Kalimantan, lanjut Gubernur BI, akan melakukan penguatan infrastruktur konektivitas difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing di Kalimantan Barat dan Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kalimantan Timur; pengembangan tiga Proyek Strategis Nasional Bandara di Sebatik Kaltara, Tjilik Riwut Kalimantan Tengah, dan Syamsuddin Noor Kalimantan Selatan, serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning di Kalimantan Utara.

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, mengatakan, pembangunan kemandirian dan ketahanan energi perlu dilakukan melalui percepatan pengembangan infrastruktur energi, peningkatan efisiensi, konservasi energi dan lingkungan, pengembangan energi baru dan terbarukan, penyelarasan target fiskal yang mendukung kebijakan energi, serta penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah.

“Arah kebijakan tersebut dilakukan baik secara nasional maupun daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi di masing-masing daerah (local wisdom),” kata Archandra Tahar.

Selain itu juga, peningkatan peran serta daerah dan nasional dalam pengembangan energi dilakukan melalui penerapan skema kerjasama BUMD/BUMN dengan kebijakan Participating Interest (PI) sebesar 10%.

Di samping itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga uap dan gas batu bara (mulut tambang) perlu didorong dan ditingkatkan karena dapat menunjang ketersediaan listrik bagi industri tambang secara lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Untuk di Kalimantan, pengembangan infrastruktur tenaga listrik juga dilakukan melalui pemanfaatan cadangan batubara dan sumber tenaga air,” ungkap Archandra.

Dia menegaskan untuk mempercepat pengembangan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baik secara vertikal maupun horisontal. Diversifikasi secara vertikal dilakukan melalui hilirisasi industri bauksit dan kelapa sawit.

Sementara itu, diversifikasi secara horisontal dilakukan dengan pengembangan sektor ekonomi lain seperti sektor pariwisata dan sektor maritim.

Gubenur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, mengungkapkan, Kaltim masih menyimpan banyak permasalahan soal perijinan pertambangan. Untuk itu dia berharap aka nada kesepakatan atau sinkronisasi ditingkat pusat dan daerah.

Sedangkan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Ramli, mengatakan, dengan rakor ini permasalahan infrasturtur masih menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi, namun dengan adanya hasil dari kegiatan ini, Kaltara akan menjadi salah satu provinsi baru yang berkontribusi positif untuk Pemerintah pusat.

Rakorpusda dan BI  inisiasi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Balikpapan ini dihadiri oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perhubungan, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya.

Rapat juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, serta para Pejabat dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Bupati dan Walikota di Kalimantan Timur. (*)

Penulis : Michael M

Editor : M Mailangkay”,

Berita Terkait