Berita Headline Berita Terkini Ekobis 

Perusahan Penukaran Valuta asing wajib pegang ijin BI

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com--Sejak diberlakukan Peraturan Bank Indonesia Oktober 2016 lalu, nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ( KUPVA BB), pihak BI sudah melakukan pemetaan terhadap sejumlah perusahan penyedia jasa penukara uang asing tersebut.

Deputi Direktur BI Balikpapan, Suharman Tabrani, mengungkapkan, perusahan KUPVA di Indonesia yang berijin sebanyak 1064 perusahan. Kaltim dan Kaltara sendiri memiliki 30 perusahan. Sedangkan di Kota Balikpapan, terdapat 4 perusahan.

“Untuk Balikpapan, sudah ada koordinasi. Namun dari 4 perusahan KUPVA, hanya satu perusahan yang berpusat di Balikpapan. Selebihnya merupakan kantor cabang,” kata Suharman Tabrani, Senin (27/2/2017).

Dia menjelaskan dikeluarkannya peraturan baru ini, untuk mendukung industri KUPVA BB yang lebih sehat dan mencegah dimanfaatkannya usaha ini untuk kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, judi online, dan kejahatan lainnya (extraordinary crime).

“Manfaatnya positif dalam mendapatkan ijin. Karena selain mendapat kepercayaan dari masyarakat juga meningkatkan kredibilitas, mengurangi risiko dugaan tindak kejahatan, mendapatkan penyuluhan dan pengembangan dari BI dan mendukung perluasan usaha,” kata Suharman.

Untuk itu, lanjut Suharman, BI masih memberikan masa transisi sampai dengan 7 April 2017 kepada pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran uang tanpa izin BI untuk segera mengajukan izin kepada BI. Setelah berakhirnya masa transisi tersebut, BI tidak akan lagi mentolerir praktek penukaran valuta asing tanpa izin.

“Dalam penindakan nanti, BI sudah melakukan MOU dengan 3 lembaga terkait yaitu PPATK, BNN, dan Kepolisian,” ujar Suharman.
Untuk mendapatkan ijin BI ini, perusahan KUPVA BB, tentunya WNai yang memiliki badan hukum dan saham serta menyiapkan pelawat Rp100 juta diluar Jakarta dan Bali.

“Selama proses pembuatan perijinan ini, tidak dipungut biaya. Untuk itu kami memperingatkan kembali agar KUPVA BB tidak menggunakan rekening pribadi untuk kegiatan operasional KUPVA. Dan segera mengajukan ijin sebelum tanggal 7 April 2017 bila ijinnya tak mau dicabut,” tegas Suharman.
Penulis : Michael M
Editor : M Mailangkay

Berita Terkait