Berita Headline Berita Terkini Lingkungan 

PTUN terbitkan surat eksekusi, Jatam ancam Distamben Kukar ke kepolisian

JatamSAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com–Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang mengabulkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Komisi Informasi No : 003/REG/PSI/III/2014, telah dikirim oleh Jatam Kaltim ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara.

Menurut Devisi riset dan edukasi Jatam Kaltim, Mustakin, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat putusan tersebut ke Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, Selasa (24/5/2016.

Surat tersebut awalnya akan diserahkan ke Kepala Dinas Pertambangan Kukar. Namun kepala Dinasnya berhalangan dan tak ada di dalam kantor. Namun surat penetapan PTUN tersebut sudah diserahkan ke salahs atu staf Distamben Kukar.

“Setiap kali kami datang ke Distamben, Kepala Dinas Pertambangan selalu tidak ada. Hari ini dengan alasan melayat, besok alasan apalagi. Jangan-jangan Dokumen yang kami minta selama ini sebenarnya tidak ada”. Kata Mustakim.

Dalam surat tersebut Jatam Kaltim meminta Distamben Kukar segera memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan se-Kutai Kartanegara sesuai dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung.

Jatam Kaltim memberikan waktu selama 2 (dua) hari kerja untuk mengabulkan permintaan. Jika dalam waktu tersebut Distamben tidak menanggapi maka Jatam Kaltim akan melaporkan perkara ini ke kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Surat Penetapan Eksekusi tersebut dieluarkan oleh PTUN Samarinda, setelah JATAM Kaltim meminta PTUN untuk mengeksekusi data tambang di Kukar, setelah JATAM Berulang kali menang di Pengadilan sengketa informasi kemudia di PTUN hingga ke MA.

Menurut Mustakim, jika data tambang tersebut dibuka kepada publik, maka publik dapat melakukan kontrol terhadap izin – izin tambang serta operasinya di lapangan.

Menurut JATAM Kaltim terdpat 600-an Izin tambang batubara di Kutai kartanegara, sebagai pengobral izin terbanyak di indonesia, maka izin berpotensi melanggar sejumlah aturan seperti tumpang tindih di kawasan konservasi, penambangan diluar konsesi, dugaan monopoli dan pelanggaran lingkungan hidup.

Tanpa membuka informasi tambang ke publik, maka Pemkab Kutai Kartangera dianggap melanggar UU Keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008 dan diduga hanya melindungi para mafia dan pemilik tambang nakal.

“Kami kasih waktu 2 hari kerja, jika surat penetapan eksekusi dari PTUN tersebut tak ditanggapi, kami bisa memilih opsi hukum sampai ke Kepolisian, Bupati dan Kadistamben diancam pidana 1 tahun penjara sesuai dengan UU KIP, Pasal 52 bahwa badan publik yang dengan sengaja tak memberikan infromasi publik yangsudah dioputus sebagai dokumen publik oleh lembaga hukum negara, maka dapat dikenakan ancaman kurungan pidana 1 tahun penjara,” ujar Mustakim.

Tak hanya itu kami juga dapat mengajukan laporan pidana penghilangan surat berharga negara sesuai Pasal 53 masih di UU yang sama tersebut, dengan tambahan ancaman 2 tahun penjara ujar Mustakim menutup pembicaraan.

Ditengah kondisi lingkungan Kaltim dan Kukar yang memburuk, terdapat 24 anak –anak tewas di lubang bekas tambang batubara dan 8 anak diantaranya tewas di lubang tambang Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Kukar seharusnya ,membuka data pertambangan ke publik agar publik dapat mengontrol kondisi pertambangan yang merusak lingkungan tersebut bukan justru Bupati dan Distamben menyembunyikan datanya dari publik. (adv/michael mailangkay)

sumber : Jatam Kaltim

Berita Terkait