Berita Headline Berita Terkini Ekobis 

RS Pemerintah terlilit hutang, RS Swasta pendapatan menurun

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com – Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kalimantan Timur Edy Iskadar mengungkapkan, sejumlah rumah sakit plat merah yang ada di Kalimantan Timur, mendapati tunggakan tagihan yang tak terbayarkan mencapai sekitar Rp 700 juta.

Tunggakan tersebut, kata Edy, disebabkan pihak RS menerima pasien yang tak memiliki identitas atau KTP dan tidak mampu membayar dengan latar belakang orang telantar.

“Di RS Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan misalnya. Tahun 2016 ada tagihan yang belum terbayar senilai Rp 700 juta. Ini karena pasiennya tidak memiliki identitas dan berlatar belakang tak mampu,” kata Edy Iskandar yang juga sebagai Direktur RSKD Balikpapan, kepada cahayakaaltim.com, Jumat (12/5/2017).

Munculnya tagihan yang belum terbayarkan tersebut muncul dicabutnya pembiayaan daerah untuk warga lewat jaminan kesehatan provinsi atau kota.

“Setelah dicabutnya pembiayaan daerah lewat jaminan kesehatan daerah dan semua terintegritas program BPJS. Sehingga pasien yang tidak terdaftar di BPJS penerima bantuan iuran (PBI), tidak memiliki KTP dan telantar tidak bisa menerima layanan BPJS. Dengan begitu kami harus menanggung sendiri biaya pengobatan pasien yang tak mampu,” terang Edy.

Edy mengungkapkan, persoalan ini juga dialami semua RS pemerintah lainnya. Dimana tunggakan tersebut, paling besar atau sekitar 60 % pemberian obat kepada pasien serta gizi pasien.

“Kami berharap, pemerintah melakukan pendataan ulang untuk Penerima Bantuan Iuran, sehingga pasien yang kurang mampu tak membebani rumah sakit. Ini juga berimbas dari pelayanan kepada masyarakat yang kerab dianggap tak manusiawi, ketika dianggap lambat melayani,” imbah Edy.

Kendati demikian, Edy menerangkan, untuk menekan tunggakan tersebut, RSKD melakukan langkah efisiensi seperti menekan biaya, seperti ketika pasien sudah selesai dioperasi dan sehat sesuai pemeriksaan dokter, pasien bisa dipulangkan.

“Penekannya tentu bukan beranti tidak melayani pasien yang kurang mampu. Tetap di layani namun kalau sudah tak ada gejalah yang membahayakan pasien, dianjurkan untuk dipulangkan,” ujar Edy.

Senada juga diungkapkan Direktur RS Siloam Balikpapan, dr Danie Poluan MKes. Dia mengatakan, efiensi itu harus dilakukan di semua lini termasuk dokter yang juga harus dilibatkan dalam menghitung biaya pengobatan pasien.

“Kehadiran program BPJS, mengubah semua para digma dalam pelayanan. Dahulunya sebelum ada BPJS, dokter tak ikut dilibatkan dalam pembiayaan, sekarang harus dilibatkan,” kata Danie.

“Perlu juga kita mengendalikan mutu dan biaya dalam era BPJS ini. Kendati, belum mengubah persepsi masyarakat yang masih mengharapkan layanan maksimal RS, namun hal ini harus dilakukan,” lanjut Danie.

RS Siloam sendiri, kehilangan pendapatan Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar tiap bulan dari potensi yang bisa diraih. Ini disebabkan RS harus beradaptasi dengan program BPJS.

“Harus pintar mengelola RS sekarang. Kalau tidak bisa banyak rumah sakit yang tutup. Manajemen, dokter, perawat harus satu persepsi,” kata Danie.

Penulis : Michael M

Editor : M Mailangkay

Berita Terkait