Balikpapan 

Suparli : ‘Tidak punya KTP itu tindak Pidana!’

Lurah Gunung Sari ilir, Suparli. (alfian tamzil/cahayakaltom.com)
Lurah Gunung Sari ilir, Suparli. (alfian tamzil/cahayakaltom.com)

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com–Jumlah penduduk di Balikpapan kian waktu terus bertambah. Saat ini saja jumlah penduduk Balikpapan mencapai tujuh ratusan ribu jiwa.

Di tahun 2015 yang lalu saja, berdasarkan data yang ada di kantor kenpendudukan dan catatan sipil, jumlah penambahan penduduk mencapai tiga puluh lima ribu lebih.

Guna mengantisipasi datangnya penduduk “gelap”, pemerintah kota Balikpapan melalui kecamatan dan kelurahan kerap melakukan razia, yang sasarannya ada mereka yang menetap di kos kosan.

Hal ini seperti yang dikatakan Lurah Gunung Sari ilir, Suparli, yang mengaku setiap kali melakukan razia di kos kosan, selalu saja ditemukan penghuni yang berasal dari luar Balikpapan.

“Mereka punya KTP, namun sayang, KTP-nya dari luar daerah. Kan seharusnya mereka melapor,” ujar Suparli.

Lebih lanjut Suparli memaparkan, setiap kali melakukan razia, minimal 20 orang yang terjaring.

“Itu masih sedikit, sebab ketika kami melakulan razia, dari 10 kamar kos yang ada, kebetulan hanya ada 4 penghuni kosnya. Sedang anak kos lainnya kebetulan tidak ada di di kamar kosnya,” ujarnya.

Menurut Suparli, bagi warga yang tidak memiliki KTP atau memiliki KTP luar daerah tanpa melapor itu sudah masuk ranah pidana.

Hal ini sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2012 tentang Adminitrasi Kependudukan, Pasal 21 ayat 1 dan 2

“Ya, itu termasuk pidana, namun masih dalam kategori Tipiring, Tindak Pidana Ringan. Bukan tindak pidana berat.  Jadi yang bersangkutan wajib membayar denda melalui persidangan. Dan juga tidak ada ancaman hukuman kurungan. Kan ini Tipiring,” pungkasnya.(alfiantamzil)

Berita Terkait