Berita Terkini Bumi Etam Lingkungan 

Tiga pilar, penilai keberhasilan pelaksanaan tanggungjawab sosial

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com — Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Nazvar Nizar, mengatakan, penilaian sebuah keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial, tergantung pada tiga pilar.
“Pelaksanaan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh setiap perusahan, dinilai berhasil bila didalamnya melibatkan tiga pilar diantaranya, masyarakat, pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” kata Nazvar, dalam jumpa pers, SKK Migas, Selasa (9/5/2017).
Nazvar Nizar mengatakan pelaksanaan Tanggungjawab Social (PJS)dari KKKS  kepada masyarakat menjadi komitmen bersama dari SKK Migas, KKKS juga bersama pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Karena itu sinergi jadi merupakan suatu keharusan.
“Sinergi itu sangat diperlukan demi tercapai mengembangan kesejahateraan masyarakat secara optimal. Diharapkan pembangunan daerah dan pertanggungjawaban social dapat tepat sasaran, bermanfaat masyarakat secara luas dan tidak tumpang tindih, didasari komitmen bersama untuk membangun kemitraan yang seimbang dan saling menghargai sesuai peran dan fungsi masing-masing baik antara pemerintah, masyarakat dan industry hulu migas (tiga pilar),” kata Nazvar.
Hal tersebut juga ditekankan Nazvar juga pada kegiatan Forum PJS 2017, SKK Migas dan KKKS Kalsul, yang berlangsung di Novotel Balikpapan.
“Kalau pemerintah terlalu kuat akan otoriter. Jangan seperti itu tapi seandainya masyarkaat terlalukuat ini akan anarkis, perusahaan ketakuan semua.kalau perusahaan  terlalu kuat dia akan mengekploitasi semua. Jadi semua harus seimbang,” terang Nazvar.
Disamping itu juga tata kelola yang baik dan akuntabel harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan PJS di industry hulu migas.
“Khususnya dalam pelaksaaan dan bersinergi dengan pembangunan pemerintah daerah. Namun dalam pelaksaana PJS, masyarakat ada yang membanding-bandingkan antara pelaksanaan PJS bidang batu bara dengan KKKS migas,” tambah Nazvar.
Yang jadi kendala selama ini memang masalah persepsi antara kita di hulu migas, pemda dan masyarakat karena selama ini mungkin membanding-bandingkan dari batu bara segini, perkebunan segini.
“Itu pasti ada bedanyamakanya kita berikan  sosialisasi kegiatan hulu migas seperti apa. Karena disitu ada yang unik terkait dengan cost recovery, dan sementara produksi kita dipatok tpai tuntutan masyarakat semakin besar,” katanya.
Senada diungkapkan, Manager Senior Hubungan Kelembagaan SKK Migas Pusat Syaifudin. Dia menerangkan bahwa, peran pemda sangat penting dalam mendorong  dan mendukung keberlanjutan program PJS ini.
“Sharing saja, itu di Prabumulih Sumsel ada pemda meminta toko modern alfa-indomaret disana untuk ikut membantu pasarkan produk-produk UMKM. Tadi kita bicarakan dai pemda Barito bagaiman produk UMKM ini bisa dipasarkan misalnya di Novotel. KKKS membantu membina dalam sisi produknya, nah hotel seperti Novotel ini bantu sisi pemasaran. Barang-barnag ini bsia ditaruh di VIP atau kamar-kamar hotel,” kata Syaifuddin.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksaan Forum Pertanggungjawaban Sosial SKK Migas –KKKS 2017, Rifki Andi Darajatun mengatakan, dalam kegiatan ini hadir dari seluruh perwakilan KKKS di wilayah Kalsul, SKK MIgas Kalsul dan SKK Migas  Ri, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, pelaku UMKM binaan KKKS sedangkan di Kaltim dilibatkan pula kecamatan, kabupaten, kota termasuk perwakilan pemda dari Sulawesi, Kalimantan Tengah. (adv)
Penulis : Michael M
Editor : M Mailangkay

Berita Terkait