Berita Headline Berita Terkini Ekobis 

Wamen ESDM : Jatah 10 persen dari Migas bisa dikelolah Perusda

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com — Puluhan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil/Pengolah Migas (ADPM) menghadiri acara Sosialisasi Implementasi Participating Interest 10% untuk wilayah Timur Indonesia, yang digelar di Ball Room Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis sore (08/06/2017).
Hadir pada acara itu diantaranya Wakil Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Archandra Kahar, Gubernur Kaltim Awang Farouk yang juga ketua umum ADPM, Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi serta sejumlah Walikota dan Bupati yang tergabung dalam ADPM wilayah timur Indonesia.
Selain dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, juga turut hadir dari manajemen dari perusahaan perusahaan migas dan juga SKK Migas dari berbagai daerah khusus wilayah timur Indonesia.
Sosialisasi ini, sempat ada sesi tanya jawab dengan moderator Andang Bahtiar, yang juga Sekjen ADPM dengan nara sumber Mentri ESDM Archandra Kahar.
Dalam sesi tanya jawab itu, salah satu yang menjadi perbincangan adalah tentang Peraturan Mentri ESDM No 37 Tahun 2016 tentang pembagian hasil bagi daerah penghasil/pengolah migas.
“Daerah penghasil dan pengolah migas itu seharusnya sudah bisa menikmati hasil migasnya,” ujar Archandra.
Lebih lanjut Archandra mengatakan, pada Permen ESDM itu bahwa daerah penghasil dan pengolah migas bisa diambil kepemilikannya sebesar 10%. “Ini bisa saja dikelola oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah,” ujar Archandra lagi.
Archandra juga mengatakan bahwa saham milik Perusda maupun BUMD yang ada di perusahaan perusahaan migas itu tidak boleh diperjualbelikan.
Salah satu jalan agar daerah mendapat 10% dari penghasil atau pengolah migas itu diberikan dengan tidak dibayar secara tunai. “Bisa saja pembayarannya melalui deviden seiring waktu berjalan dan tidak dikenakan biaya,” ujar Archandra. (*)
Penulis : Alfian Tamzil
Editor : M Mailangkay

Berita Terkait