10.000 Orang Dukung Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas

Cacat

JAKARTA, Cahayakaltim.com — Didorong keresahan karena RUU Penyandang Disabilitas tak juga disahkan meski telah masuk prolegnas, Fajri Nursyamsi memulai petisi di change. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menggalang dukungan hampir 10.000 orang melalui petisi.

Petisi itu ditujukan kepada Ketua Panja RUU Disabilitas Ledia Hanifa dan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay.

Untuk terus menggalang dukungan, Fajri dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas juga mengadakan kegiatan Bergerak Untuk Disabilitas yang diadakan di Komnas HAM.

“Tujuan kegiatan ini untuk mendorong terciptanya lingkungan ramah disabilitas di Indonesia. Gerakan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena penyandang disabilitas masih kerap didiskriminasikan,” tutur Fajri.

Dalam petisinya, Fajri menyebutkan Data WHO menyatakan bahwa  jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15-20% dari total penduduk. Artinya, 2 dari 10 orang di Indonesia menyandang disabilitas. Logisnya, dengan jumlah sebanyak itu, seharusnya pengambil kebijakan memberi perhatian lebih.

Tahun 2012, kata Fajri, siswa-siswa dengan disabilitas netra tidak memperoleh soal UN berhuruf Braille. Tahun 2013, ada paksaan terhadap penyandang disabilitas untuk menandatangani surat keterangan sakit untuk menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan. Tahun 2014, para penyandang disabilitas berdemonstrasi di depan gedung Kementerian Pendidikan lantaran ada persyaratan seleksi SNMPTN yang melarang penyandang disabilitas netra dan tuli untuk ikut serta.

“Sebagai langkah awal dalam gerakan ini, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendorong untuk segera disahkannya RUU Penyandang Disabilitas, yang saat ini masih dipersiapkan oleh Panja Komisi VIII DPR RI,” kata Fajri.

Lanjut Fajri, dalam upaya tersebut Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendesak Komisi VIII DPR RI agar segera membahas RUU Penyandang Disabilitas bersama Pemerintah secara transparan dan partisipatif selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2015. Ia berharap RUU tersebut sudah disahkan pada Hari Disabilitas Internasional 3 Desember mendatang.

“Saya berharap DPR mendengar suara ribuan masyarakat ini dan segera bekerja untuk memenuhi harapan kami,” tandas Fajri. (adv/mic)

 

7 Catatan untuk RUU Penyandang Disabilitas

  1. Perlu UU Baru, Bukan Perubahan

Kami mengapresiasi langkah DPR dan Pemerintah menempatkan RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Namun, langkah untuk hanya melakukan revisi perlu dikoreksi, karena UU 4/1997 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, terutama dalam hal prinsip yang digunakan. Oleh karena itu, yang perlu dibentuk oleh DPR adalah undang-undang baru, bukan undang-undang perubahan, menggantikan UU 4/1997 secara keseluruhan.

  1. Perlu Mengutamakan Kelengkapan Materi, Bukan Jumlah Pasal

RUU Penyandang Disabilitas harus mengatur upaya pelaksanaan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan detail. Hal ini penting karena materi muatan dari RUU itu adalah berkaitan dengan HAM warga negara, yang harus selesai diatur dalam peraturan setingkat konstitusi dan undang-undang. Sehingga upaya untuk membentuk peraturan pelaksanaan harus diminimalisir atau bahkan tidak perlu dibentuk pasal delegasi kepada peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, diharapkan para pembentuk undang-undang tidak fokus melihat kepada jumlah pasal, tetapi fokus melihat kepada kelengkapan materi muatan.

  1. Perlu ditempatkan sebagai Isu Multisektor, Bukan Sekedar Charity-Based dalam Sektor Sosial

RUU Penyandang Disabilitas harus menempatkan isu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai isu multisektor, tidak lagi terpusat dalam sektor sosial. Hal itu penting karena pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak lagi dilakukan dengan pendekatan sosial atau charity base, tetapi sudah masuk dalam pendekatan pemenuhan HAM bagi warga negara, yang pemenuhannya tentu terkait dengan banyak bidang.

  1. Perlu Perubahan Cara Pandang, bukan soal Kecacatan Seseorang tapi Kondisi Sekitar yang Membatasi

RUU Penyandang Disabilitas harus mampu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip CRPD.Saat ini, titik fokus dalam melihat penyandang disabilitas adalah kepada kecacatan yang dimiliki oleh seseorang. Pandangan itu harus diubah menjadi fokus kepada lingkungan atau kondisi disekitarnya yang membatasi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak asasinya sebagai manusia dan warga negara.

  1. Perlu Mendorong Tercapainya Tujuan Akhir, yaitu Hidup Mandiri dan Membaur dengan Masyarakat (Inklusif)

RUU Penyandang Disabilitas harus dibentuk untuk mampu mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mengarah kepada tujuan akhir menjadikan penyandang disabilitas hidup mandiri dan membaur dengan masyarakat (inklusif).

  1. Perlu adanya Ketentuan mengenai Pendataan

RUUPenyandang Disabilitas harus memuat ketentuan mengenai pendataan penyandang disabilitas.Pendataan yang menyeluruh valid sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan maksimal dan tepat sasaran, karena jenis kebutuhan khusus bagi penyandang dsiabilitas sangat beragam dan pemenuhannya pun menjadi tidak sama dan tidak bisa diseragamkan.

  1. Perlu Lembaga Khusus

RUU Penyandang Disabilitas harus membentuk lembaga khusus yang fokus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam RUU itu sendiri, sekaligus mengawasi pelaksanaan CRPD di Indonesia. Lembaga khusus ini penting untuk ada, karena isu disabilitas adalah multisektor yang melibatkan multi-Kementerian, sehingga penting untuk ada satu lembaga yang fokus dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan CRPD. Lembaga khusus ini diusulkan untuk diberi nama Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

 

Berita Terkait