Berita Headline Hukum 

Dugaan korupsi pembangunan Bandara Paser masih gantung

Polisi belum tetapkan tersangka 

BALIKPAPAN, cahayakaltim.com – Hingga saat ini penyidik Direktorat Kriminal Khusus (krimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) belum menentukan tersangka dalam dugaan tindak pidanan korupsi pada proyek pembangunan bandara di Kabupaten Paser.

ilustrasi
ilustrasi

Menurut Dir Krimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Rosyanto Yudha Hermawan, pihaknya masih mengumpulkan saksi ahli dalam pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi ini.

“Untuk sementara ini, masih meminta bantuan BPKP dan ahli konstruksi. Ini kami lakukan untuk mendapatkan secara pasti kerugian negara akibat korupsi ini. ,” kata Rosyanto Yudha Hermawan, kepada cahayakaltim.com, Rabu (9/9/2015).

Proyek pembangunan bandara tersebut berada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot. Dimana penyidik menduga ada pekerjaan fiktif dan juga masih menghitung potensi kerugian negara yang mencapai Rp 42 Miliar.

Rosyanto menjelaskan proyek pembangunan bandara ini dibiayai oleh dana APBD tahun anggaran 2011-2014. Proyek pembangunan bandara di Kabupaten Paser direncanakan sejak 2006 dengan biaya bisa menelan Rp 389 miliar yang pekerjaannya dijadwalkan dari 2011 berakhir pertengahan 2015.

PT Lampiri-Remis KSO meminta uang muka Rp 7,150 miliar, berlanjut sampai termit yang kesembilan. Anggaran yang keluar saat itu mencapai Rp120 miliar hingga pertengahan Agustus 2014.

Senada juga diungkapkan,  Kasubdit Tipikor Polda Kaltim, AKBP Achmad Sulaiman. Dia menjelakan bahwa selama lima tahun kontraktor telah melakukan “land clearing” atau pematangan lahan, penimbunan, hingga pengerasan lahan.

Namun dari penilaian polisi ditemukan selisih antara progress pengerjaan dengan uang yang sudah dikeluarkan. “di perkirakan ada sekitar 23 persen dari anggaran yang cair itu adalah pekerjaan fiktif atau tidak ada progresnya,” kata Sulaiman.

Penyidik mengindikasikan temuan yang pertama, terdapat pembayaran yang melebihi progress atau pekerjaan, sebesar Rp28 miliar.

Kedua, pembayaran timbunan tanah yang tidak dipadatkan dan galian tanah yang belum dilaksanakan tetapi sudah dibayar, yakni sebesar Rp12,2 miliar.

Ketiga, kelebihan pembayaran pada manajemen konstruksi sebesar Rp1,9 miliar. (j d zebua)

Berita Terkait