Berita Headline Berita Terkini Bumi Etam 

Gapensi PPU desak DPRD gunakan hak angket

Ratusan Kontraktor PPU Terancam Nganggur

 

PPUPENAJAM, Cahayakaltim.com—Gabungan Pelaksana Kontruksi Seluruh Indonesia (Gapensi), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, mendesak kepada Pemerintah Daerah PPU agar segera mengambil tindak agar 250 kontraktor lokal tidak menganggur.

Ancaman tak punya pekerajaan ini disebabkan seluruh proyek yang bisa mereka kerjakan tidak masuk program prioritas dan juga defisit anggaran di tahun ini dan terjadi rasionalisasi anggaran.

Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten PPU, Jajali mengatakan kondisi keuangan di PPU mengalami defisit anggaran, namun Pemkab PPU menyesujui beberapa proyek bernilai ratusan miliar.

“Yang menjadi pertanyaan, Kenapa pak bupati malah merasionalisasi kegiatan yang nilainya Rp 200 juta kebawah. Sedangkan 13 paket multiyears yang mencapai ratusan miliar tetap diloloskan,” kata Jajali, ditemui Cahayakaltim.com di kantor DPRD PPU, Selasa (18/8/2015).

Padahal lanjut Jajali, jika mengerjakan proyek-proyek besar saja maka hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat PPU.

Dijelaskan, kondisi perekonomnian di PPU sangat memprihatinkan, daya beli masyarakat menurun karena tidak ada proyek yang bisa mereka kerjakan. Bahkan beberapa toko bangunan sudah mulai gulung tikar dan ada juga yang mengobral penjualan batu batanya.

“Sekarang kami tidak tahu lagi mau mengadu kemana, kami harap pemerintah lebih bijak dalam menentukan kebijakan. Jika Pak bupati tidak bisa memenuhi tuntutan kami maka kami berharap anggota dewan menggunakan Hak Angketnya untuk mendesak Pemkab,” cetus Jajali.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPRD PPU, Wakidi sudah mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan warga.

Dia mendesak agar pemerintah mengerjakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya semenisasi jalan, drainase, pafing, siring dan timbunan. “Bahkan toko bangunan disamping rumah juga merasakan dampaknya. Biasanya dia tidak pernah sebulan hanya hanya menjual satu lonjor pipa, baru di tahun ini saja terjadi,” ujar Politisi PKS ini.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Rusbani juga mengatakan masyarakan PPU ini sangat mengandalkan APBD untuk menjalankan roda perekonomian, namun Pemkab malah hanya meloloskan megaproyek yang pastinya tidak bisa dikerjakan kontraktor lokal.

“Ini yang ngerjakan kontraktor-kontraktor besar diluar daerah. Jadi uang APBD nanti tidak mungkin dibelanjakan disini dan perekonomian disini pasti macet,” ujarnya. (wb-05/mic)

 

Berita Terkait