Berita Headline Politik 

ini alasan calon perseorangan keberatan putusan KPU Balikpapan

Verifikasi faktual, PPS tak datangi rumah calon perseorangan

BALIKPAPAN, cahayakaltim.com—Proses verifikasi faktual yang menjadi salah satu aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan terhadap calon perseorangan, dinilai tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Undang-undang KPU no 9 tahun 2015.

Abdul Hakim dan Wahida.Dalam aturan UU KPU tersebut, menugaskan Petugas Pemungutan Suara (PPS) harus mendatangi tempat tinggal setiap pendukung pasangan calon dari perseorangan. Namun tugas tersebut tidak dilakukan oleh PPS di Balikpapan. Akibatnya, merugikan dukungan terhadap pasangan perseorangan.

Seperti yang diungkapkan salah satu calon perseorangan dr Abdul Hakim-Wahida. Pasangan ini mengaku kalau diwilayahnya sendiri atau di Kecamatan Balikpapan Kota, yang awalnya mereka mendapatkan dukungan sekitar 11 ribu suara dukungan, namun hanya mendapatkan 245 suara dukungan.

“Memang aturan sudah dilakukan tahap demi tahap. Tetapi, pelaksanaanya dilapangan tidak demikian, terutama saat melakukan verifikasi dan faktual. Karena dengan waktu yang sangat terbatas dan petugas PPS yang tidak begitu banyak , sangat tidak mustahil bisa melakukan ferivikasi faktual dengan mendatangi setiap rumah pendukung kami,” kata Hakim, kepada cahayakaltim.com saat ditemui di kediamnnya di  Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Kota.

Menariknya lagi, Hakim maupun pasangannya Wahida merasa tidak didatangi PPS saat verifikasi Faktual.

“Ini sangat aneh. Dalam keluarga saya, nbukan hanya saya dan suami saya. Disini ada anak saya, ponaan saya, adik saya, kerabat keluarga saya, cucu saya dan karyawan saya. Disini banyak. Tapi tak satupun dari kami didatangi PPS,” kata Wahida.

Dengan begitu, Waidah beranggapan, dari sekitar 11 ribu dukungan yang mereka peroleh di Kecamatan Balikpapan Kota dan hanya mengahsilkan 245 suara yang memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan suara dukungan Hakim-Wahidah beserta keluarganya malah tak mendukung.

“Jangan-jangan suara kami sendiri malah tidak masuk daftar mendukung dan memenuhi syarat. Ini contoh kecil saja tapi kami sendiri yang mencalonkan, tapi dalam verifikasi Faktual, kami tidak didatangi oleh PPS. Dan KPU malah tidak mempertimbangkan atau mengkaji tugas PPS di lapangan,” kata Wahida.

Terlepas dari itu, kata Hakim, mereka yang saat ini menggunakan pengacara ternama, yakni Yusril Isra Mahenra, akan melaporkannya ke Panwaslu dan Bawaslu. “Besok (Rabu, 26/8/2015) kami akan melaporkannya ke Panwaslu dan Bawaslu. Kami akan didampingi pengacara kami,” ucap Wahida. (michael)

Berita Terkait