Berita Headline Berita Terkini Hukum 

Ini alasan polisi menahan Mantan Kadishub Paser dan dua rekannya

ist
ist

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com – Direktorat reserse kriminal Tindak Pidana Korupsi (Direskrim Tipikor) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, benar-benar menunjukkan profesionalismenya dalam menindaklanjuti dugaan korupsi pembangunan bandara di Kabupaten Paser.

Dari empat yang dijadikan tersangka oleh polisi, tiga diantaranya resmi menjadi penghuni sel tahanan sementara Polda Kaltim.

Kepala Subdirektorat Tipikor, AKBP Feri Jaya kepada cahayakaltim.com, Selasa (12/1/2016) mengatakan, ketiga tersangka yang ditahan tersebut mengakui perbuatan melanggar hukum. Mereka adalah, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berinisil MA dan Kepala Seksi di Dishub Paser beinisial LO serta konsultan pengawas dari PT BSC berinisial S.

“Hasil pemeriksaan, mereka menyadari telah melakukan (tindak pidana korupsi) itu. Ketiganya langsung ditahan,” kata Feri.

Keempatnya menjadi tersangka tak lama setelah polisi menemukan selisih antara progres proyek dengan biaya yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan bandara sejak tahun 2015 lalu.

Proyek multiyears 2011-2014 senilai Rp 389 miliar. Selama pekerjaan berlangsung, mereka telah melakukan land clearing atau pematangan lahan, penimbunan hingga pengerasan lahan.

Polisi menemukan selisih 23 persen antara progres proyek dengan biaya yang dikucurkan pemerintah. Feri mengungkap, hasil audit BPKP mengungkap kerugian negara mencapai Rp  38,9 mliar.

Temuan selisih itu, polisi mulai intensif melakukan pemeriksaan. Setidaknya 15 orang diperiksa sebagai saksi, baik dari pemerintah hingga kontraktor.

“Kami ini sedang melakukan prmberkasan berkas keempat tersangka. Dimana februari tahun ini kami hatapkan kasus ini selesai,” pangkas Feri.

Tindak pidana dugaan Korupsi bandara Paser merupakan salah satu 66 kasus yang ditangani seluruh jajaran kepolisian baik di tingkat Polda maupun kepolisian di kabupaten dan kota.

Polda Kaltim sendiri sedang menangani 27 kasus sudah masuk ke tahap dua atau berada di jaksa penuntut umum. Seluruh kegiatan proyek tengah disidik polisi di Kaltim memiliki nilai total Rp 772 miliar, dengan dugaan kerugian Negara mencapai  Rp 104 miliar. (dj zebua)

Berita Terkait