Berita Headline Hukum 

KLHK segel 11 perusahan tambang di Samarinda

ist
ist

SAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com—Menindak lanjuti penyebab tewasnya 19 anak di lubang tambang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Pemerintah menyegel 11 perusahan.

Penyegelan ini dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang dikawal oleh KLHK dan SPORC yang membawa senjata lengkap.

Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani bersama Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Saksi Administrasi KLHK Vivien Rosa memimpin langsung proses penyegelan ke 11 perusahan tambang tersebut, Rabu (3/2/2016).

Tindakan LHK menyegel areal bekas lubang tambang yang menewaskan anak Samarinda itu, diantaranya  PT.Cahaya Energi Mandiri, PT. Multi HarapanUtama, PT. Hymco Coal dan PT. Energi Cahaya Industritama.

Apa yang dilakukan LHK ini,disambut baik aktivis lingkungan yang mengatasnamakan diri mereka Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam (KAMSDA) Kalimantan Timur.

Juru bicara KAMSDA Andi Akbar mengatakan, penyegelan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam penegakan hukum lingkungan pertambangan. Tindakan ini memperkuat sanksi yang sebelumnya dijatuhkan Gubernur Kaltim 18 Desember 2015 dengan pencabutan Ijin tambang.

“KLHK diharapkan tetap konsisten melakukan penegakan hukum, guna memberi efek jera bagi perusahaan tambang yang lalai melakukan reklamasi dan pemulihan lubang tambangnya di Samarinda yang sudah darurat lubang tambang karena di kepung 232 lubang tambang beracun dan telah membunuh 19 anak-anakdi Samarinda dan Kutai Kartanegara karena berada di kawasan pemukiman padat penduduk,” kata Andi, mengulang pesan pers yang disebar ke beberapa media lokal maupun media Nasional.

Selain 4 perusahaan yang sudah disegel menurut Andi, mendesak agar kementrian LHK segera menurunkan penyidik untuk memeriksa 7 perusahaan lain yaitu PT. Transisi Energi Satunama, PT. Lana Harita Indonesia, PT.Graha Benua Etam, KSU Kusuma Wijaya dan CV. Bara Sigi Mining, PT. Insani Bara Perkasa, dan CV. Atap Tri Utama.

Penyegelan lokasi tambang tersebut, dilakukan dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan “areal ini dalam proses penghentian, pelanggaran tertentu terkait dengan izin lingkungan”. Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar sesuai Pasal 98 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’.

“KAMSDA Kaltim ini tergabung didalamnya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Gusdurian Kaltim, Pokja 30, WALHI Kaltim, Naladwipa Insitute, IMAPA Unmul, JATAM Kaltim. Koma Progresif dan FNKSDA Kaltim,” tutup Andi. (michael)

Berita Terkait