Berita Headline Berita Terkini Hukum 

Komisaris PT KPB ini minta Distamben Kaltim tak terbitkan rekomendasi perusahannya

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com–Kasus pemalsuan akte autentik yang dilakukan seorang Notaris Samarinda yang sudah mendapatkan ketetapan hukum oleh Pengadilan Tinggi, dengan mengadili Khairul Subhan SH bersalah, namun belum mengembalikan hak Ardiansyah Muchsin di PT Karya Putra Borneo (KPB), sebagai salah satu pemegang saham dan menjabet sebagai Komisaris.

Pasalnya, putusan sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada 6 Oktober 2016 lalu dengan nomor perkara 233/Pdt.B/2016, masih berlanjut karena Jaksa Penuntut Umum, mengajukan banding.

“Kasus ini, dibuat 2 nomor perkara oleh pengadilan. Selain ada nomor perkara 233/Pdt.B/2016 untuk sidang notarisnya Khairul Subhan, ada juga nomor perkara 234/Pdt.B/2016 untuk sidang Taufik Surya Darma. Namun karena putusannya pengadilan menyatakan Taufik bebas murni. Inilah sebab terjadi banding,” kata Ardiansyah, kepada cahayakaltim.com, Jumat (3/2/2017).

Awal sidang ini, berdasarkan laporan polisi yang dilakukan Ardiansyah ke Polda Kaltim pada 23 Juli 2014 dengan tesangka seorang pengusaha bernama Taufik dan notarisnya Khairul. Namun pengadilan hanya menetapkan notaris tersebut bersalah dan pengusaha tersebut bebas murni.

“Sebenarnya kami sudah puas hasil putuaan sidang, karena putusan tersebut sudah cukup untuk membuktikan kalau Akte nomor 51 Juli 2010 (17 lembar) itu palsu dan Akte nomor sama namun lainnya lolbih sedikit yang disetujui dalam berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT KPB. Namun ketika banding dan pihak sampai saat ini atau sudah berjalan hampir 4 bulan ini, belum ada putusan dari Pengadilan dan masih merugikan kami karena belum bisa mengembalikan hak saya sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai Komisaris di PT KPB,” ungkap Ardiansyah.

Untuk itulah, menurut Ardiansyah, dia sudah mengirim surat kepada Presiden. Dan surat teraebut sudah ditanggapi dengan menurunkan tim pengawas.
Selain itu juga, Ardiansyah akan mengirim surat ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim untuk tidak menerbitkan Surat rekomendasi atau ijin apapun terhadap PT KPB dalam operasional pertambangan yang dikelolah PT United Coal Indonesia (UCI).

“Kami akan mengajukan surat untuk tidak menerbitkan atau memberikan ijin dan rekomendasi ke Distamben Kaltim. Sebelumnya kami pernah mengajukan hal yang sama ke Distamben dan sempat diterima. Namun hanya beberpa hari kemudian Distamben menarik surat nomor 541.23/2190/III-PU tanggal 3 September 2015 sebelum ada putusan sidang,” ungkap Ardiansyah yang ditambahkan Johansyah selaku tim legal.

Ardiansyah sendiri menurut Johansyah hanya ingin mendapatkan haknya sebagai pemegang saham sesuai rapat luar biasa.
“Sampai saat ini kami masih memilih untuk meminta keadilan lewat prosedur hukum. Namun tidak menutup kemungkinan permasalah ini bisa melebar dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Untuk itulah kami meminta agar Pengadilan Negeri Samarinda untuk secepatnya memutuskan pengajuan banding dalam kasus ini dan berharap besar dengan Distamben untuk tidak memberikan ijin dan rekomendasi kepada PT KPB sampai permasalahan ini selesai, ” ujar Johansyah.

Penulis : Michael M
Editor : Michael Mailangkay

Berita Terkait