Berita Terkini Opini 

Status hukum perdamaian perkara perdata dan pidana yang dilakukan kepolisian

Perdamaian Perkara Perdata

DALAM pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri Hakim diberi   wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Dan tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang permulaan saja, melainkan juga pada setiap kali sidang.

Dalam hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatip perkara itu datang dari pihak-pihak yang berperkara, karena itu pihak-pihak pula yang dapat mengawali dan mengakhirinya penyelesaian sengketa di pengadilan.

Beracara  secara perdamaian dengan perantara hakim, dipersidangan diatur Dalam Herzien Inlandsch Regelent (HIR) untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB), pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, usaha perdamaian itu diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg :

  • Ayat (1)  jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
  • Ayat (2). jika pedamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  • Ayat (3). Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.
  • Ayat (4). jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu (Pasal 131 HIR)

Menurut Ketentan Pasal 130 ayat (1) HIR – Pasal 154 ayat (1)  R.Bg, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, ketua  berusaha mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan mereka itu bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja melainkan sepanjang pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan sampai kepada sidang rerakhirpun sebelum hakim ketua mengetokkan palu putusannya.

Makin jauh perkara itu berlangsung diperiksa dipersidangan, hakim semakin mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya dari perkara mereka itu dan sampai sedemikian itu pula hakim menasehatkan mereka untuk berdamai. Dapat atau tidaknya perdamaian itu dicapai, tergantung pada kebijaksanaan hakim dalam usaha itu dan kesadaran serta kemauan dari pihak-pihak yang berperkara.

Rasio dari usaha perdamaian itu adalah secara preventif  untuk mencegah kemungkinan timbulnyaa suasana permusuhan yang berkelanjutan di kemudian hari  antara pihak-pihak yang berperkara karena adanya keputusan hakim, mengingatkan karena adanya putusan yang kalah dan yang menang. Apalagi di antara mereka itu masih adanya hubungan dalam keluarga.

Di samping itu juga untuk menghindarkan biaya yang mahal, lebih-lebih lagi yang sering terjadi adanya broker (calo) hukum, dan juga untuk menghindarkan proses perkara yang berlarut-larut dalam  kurun waktu yang lama.

Jika perdamaian dipersidangan dapat dicapai, maka acara berakhir dan hakim membuatkan   akta perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara itu, yang memuat isi perdamaian, dan hakim memerintahkan pihak-pihak itu supaya menepati isi perdamaian itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KuhPerdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ayat (2). suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu  (3). suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Alasan–alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 KuhPerdata yakni suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Akta perdamaian itu selain mengikat sebagaimana undang-undang, akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku dan dijalankan sama dengan putusan hakim ( Pasal 230 ayat (2) HIR atau Pasal 154 ayat (2) R.Bg.

Pencapaian perdamaian disini bukanlah merupakan keputusan yang diambil atas inisiatip dan tanggungjawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak-pihak atas pertanggungjawaban mereka sendiri, karena perdamaian itu terjadi dalam persidangan pengadilan, maka hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak para pihak-pihak yang berperkara itu.

Oleh karena itu menurut Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) R.Bg keputusan perdamaian itu tidak dapat dimintakan banding di pengadilan tinggi yang ada di atasnya, maupun kasasi.

 

Perdamaian Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada hakim.

Kebanyakan  selama ini yang menjembatani perdamaian dalam perkara pidana adalah Polisi dengan membuatkan akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatannya.

Dalam perkara pidana sejauh mungkin bahwa hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai sarana terakhir  dalam rangkaian sarana penanggulangan kejahatan setelah berbagai sarana lainnya dipandang tidak  memadai (ultimum remediun, atau the last resort), tetapi penggunaan acara yang demikian ini harus dibatasi sebatas perkara-perkara tertentu yang mana sarana pidananya telah dapat dipulihkan kerugian materiil dan atau immateriil yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana melalui pertanggungjawaban langsung dari pelaku tindak pidana atau keluarganya (keadilan restoratif, restorative justice-produk).

Landasan pemikiran menggunakan acara seperti itu adalah menggunakan arti pentingnya penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (kearifan lokal)   yang selama ini digunakan dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas.

Upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan adanya cara-cara penyelesaian perkara pidana sebagaimana tersebut di atas, setidaknya ke depannya dibangun hukum pidana yang berkarakter Indonesia yang selama ini secara implisit sudah berjalan dengan baik. Pembangunan hukum pidana yang berkarakter KeIndonesiaan ini dinaksudkan :

  1. Hukum pidana nasional kedepannya yang dibangun itu haruslah memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis dan juga dalam kerangka ideologi Indonesia.
  2. Hukum pidana yang dibangun itu tidak boleh mengabaian aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia;
  3. Hukum pidana yang dibangun itu haruslah menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbu di dalam pergaulan masyarakat beradab;
  4. Oleh karena sistem peradilan pidana, politik kriminal dan politik sosial, maka hukum pidana mendatang juga haruslah memiliki aspek-aspek yang bersifat preventif;
  5. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari super sistem yang lebih besar, sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu hukum pidana dan sistem peradilan pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.

Apa yang disampaikan di atas menyiratkan bahwa pembangunan hukum pidana ke depan, hukum yang baik  adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai selama ini yang dilakukan oleh polisi dengan menghadirkan para pelaku dan korban untuk dicapai  kesepakatan damai dengan segala konsekwensinya misalnya perkara yang diatur dalam ketentuan Pasal 359 KUHP, membuahkan hasil yang manis atas prakarsa polisi dengan membuatkan akta perdamaian di antara mereka untuk dilaksanakan dengan menutup kemungkinan perkara tidak diteruskan dalam penyidikan lebih lanjut karena mereka saling berdamai antara pelaku dan korban maupun keluarganya yang mewakilinya.

Namun demikian akta perdamaian yang dibuat oleh polisi tersebut masih menyisakan pekerjaan yaitu masih dimungkinkannya dibuka kembali perkara tersebut sebab dalam perkara pidana, perdamaian tidak menghapus perbuatan pidananya.

Namun demikian selama ini masih aman-aman saja, karena itikad baik bagi para pihak untuk saling memaafkan yang tidak membuka kembali tindak pidana yang terjadi. Atau dengan kata lain perdamaian dalam perkara pidana belum memiliki kepastian hukum seperti pada perkara perdata yang jelas-jelas dasar hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.bg yang tidak dapat dibanding maupun dikasasi di pengadilan  yang lebih tinggi.

Walaupun demikian kita sangat menghargai peran Polri atas usaha yang selama ini dilakukan untuk mendamaikan setiap perkara kecelakaan yang sering terjadi untuk diselesaikan secara damai dengan memperhatian hak-hak korban atas derita yang dialaminya.

Oleh :Dr. Susilo Handoyo,SH,M.Hum (Dosen Universitas Balikpapan)

Berita Terkait