Berita Headline Bumi Etam 

Urgensi Gubernur dan SKPD ke Rusia habiskan Rp1,1 miliar dipertanyakan

Awang faroekSAMARINDA, cahayakaltim.com — 1,1 Miliar Uang Negara melalui Anggaran Pemerintah Daerah diperkirakan potensial digunakan untuk membiayai Perjalanan Gubernur Kaltim beserta 5 Pimpinan SKPD dan rombongannya ke Rusia selama 2 pekan.

Menurut Koordinator Pokja 30, Carolus Tuah besaran uang negara yg dihamburkan untuk lawatan ke Rusia tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu (1) uang saku dan uang harian, (2) biaya tiket dan (3) biaya  hotel atau penginapan

Menurut perhitungan berdasarkan Keputusan Gubernur No 090/K.8/2015tentang Uang Harian dan Uang saku perjalanan dinas luar negeri dan berdasarkan harga rata-rata tiket ke luar negeri, roomrates hotel bintang 5 selama 12 hari didapatkan uang negara yg diduga dipakai mencapai Rp.1.153.208.000.

Dinamisator JATAM Kaltim, Merah Johansyah Mempertanyakan urgensi rombongan gubernur dan pimpinan SKPD tersebut ke Rusia, siapa yang membiayai ? bukan tidak mungkin juga pihak swasta, info yang menguat adalah ini terkait investasi kereta api batubara Rusia,

proyek ini harus disoal karena menggunakan cara-cara tak etis seperti menghujani Pemprov kaltim dgn fasilitas dan pelayanan istimewa yg mencurigakan seperti ini ujar Merah lagi

Pengamat Hukum dan Anti Korupsi Dari UNMUL, Herdiansyah Hamzah bahkan mengatakan jika biayanya dai swasta maka ini rentan Dugaan Gratifikasi karena masuk dalam kategori UU Tipikor.

Upaya mempengaruhi pengambilan keputusan dan terkait dengan kewenangan oleh Investor Swasta ini diduga sesuai dengan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12B ayat 1 udh jelas kok, fasilitas perjalanan kerusia itu jika dari swasta masuk dalam kategori gratifikasi sepanjang berhubungan dgn jabatan dan/atau berlawanan dgn kewajiban dan tugasnya.

Sebaiknya mereka lapor ke KPK berkaitan pemberian dan fasilitas ke rusia itu tegas Herdiansyah.

Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim mendesak Gubernur dan 5 Pimpinan SKPD menjelaskan ke publik urgensi perjalanan ke Rusia pada publik dan menjelaskan dari mana asal anggarannya.

DPRD didesak menggunakan fungsi kontrolnya memanggil gubernur dan para pimpinan SKPD ini

Jika penggunaan anggaran negara 1,1 miliar benar maka ini merupakan pemborosan dan penghambur-hamburan uang rakyat, sebaliknya jika swasta pun ini rentan dgn gratifikasi ujar Carolus Tuah.

Direktur WALHI Kaltim, Fathurroziqin Juga menyayangkan “plesir” gubernur dan pimpinan SKPD kaltim ini justru ditengah warga berjibaku dengan Bencana Asap dan pembahasan RAPBD 2016 yg akhirnya Terbengkalai, mestinya koordinasi 2 hal ini jadi prioritas ujarnya. (adv/mic)

 

Berita Terkait