Berita Headline Lingkungan 

Walhi desak Negara tangani dugaan korporasi Wilmar

ist
ist

BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.com–Sejak Desember 2013 Wilmar Internasional meluncurkan kebijakan ‘’No Deforestasi, No Peat and No Explotation’’ (Larangan Deforestasi, Larangan Konversi Lahan Gambut dan Larangan Ekspolitasi Manusia)mengakui bahwa perkebunan sawit mereka telah berkontribusi pada deforestasi serta pratik burukyang tidak lestari dan berdampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup.

Sebaran konsesi Wilmar yang mencapa 806 perusahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, baik anak perusahaan maupun pemasok CPO telah menambah daftar luasan laju deforestasi hutan di indonesia dan konflik yang berkepanjangan.

Di Kalimantan timur saja misalnya, dari 31 anak perusahaan dan pemasok Wilmar di duga telah melaukan serangkaian praktik perampasan lahan dan menghalangi hak-hak pekerja untuk berserikat.

Direktur WALHi Kalimantan timur Fathur Roziqin Fen mengungkap temuan kasus yang beroperasi di Kutai Katenagara dan Kutai Timur, dimana PT Tegu Jayaptima Abadi yang mengantongi ijin konsesi seluas +13,550 ha telah merampas hak masyarakat dalam mengelola lahan produktif pertanian/sawah di desa Muara Kaman llir, ketika mengadakan jumpa pers di salah satu restoran di Kota Balikpapan, beberapa hari yang lalu.

“Menurut rekomendasi BPN Kutai Kartanegara bahwa masyarakat secara sah memiliki lahan bersetifikat hingga di saat ini belum di kembalikan,” sesalnya.

Sementara itu kasus PHK terhadap Ketua Serikat Pekerja Mandiri pada PT jaya Makmur Sukses di Kecamatan Muara Muntai masih menyisakan intimidasi untuk tidak melanjutkan perundingan atas tuntutan hak-hak normatif buruh perkebunan tersebut. Kasus tersebut berlangsung sejak 2014 lalu sejak serikat tersebut resmi didaftarkan di Disnakertrans Kutai Kartanegara hingga saat ini.

Praktek prampasan lahan melalui pemalsuan dokumen terjadi secara massiv sejak 2006 di lakukan oleh PT Gemilang Sejahtera Abadi terjadi di desa Long Bentuk, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur. Pemasok Wilmar yang mengantongi ijin konsesi seluas 15.690 ha ini berdasarkan SK Bupati Kutai Timur no.500/056/EK-II/2006 telah di laporkan ke Wilmar berdasarkan mekanisme komlain dalam kebijakan Wilmar.

“Perusahaan terindikasi melakukan tindakan pidana dengan membebaskan lahan atas nama orang lain yang bukan pemilik lahan serta tidak ada ganti rugi tanah tumbuh oleh pemilik wilayah yang sah,” kata Kepala Adat Long Bentuk Kecamatan Busang Timur Daud Lewing..

Serupa juga yang diungkapkan Direktur WALHI Kalimantan Selatan Dwitho Frasetiandy, berapa temuan yang menyebar hingga ke konflik wilayah Kelola  masyarakat,khusus petani lahan pangan. “Pertanian palwijaya dan semangka seluas 1.686 ha yang terdiri dari desa Barut jaya, Samuda, Tambangan, Siang Gantung, Benua Hanyar dan Ambahai Hilir, Kecamatan Daha Barat dan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikelola oleh lebih kurang 450 kepala keluarga saat ini tidak dapat bertani akibat dari wilayah prtanian mereka yang masuk dalam kawasan konsesi perusahaan,” kata Dwitho.

Daftar panjang konflik tersebut mengesampingkan hak asasi dalam memastikan keselamatan rakyatdan berkelanjutan sumber-sumber penghidupan. Arkilaus Baho dari Yayasan  PUSAKA yang selama ini bekerja pada isu masyarakat adat dan perampasan lahan di Papua memperingatkan praktik industri yang berorientasi kepentingan global dan pasar yang pro  pada kehendak rakyat Papua telah mengakibatkan pemiskinan masyarakat suku Marind di Merauka, Papua bagian selatan.

“Kami ingin tanah, hutan dan dusun(hutan sagu)kami di hargai sebagai aset dan bukan komoditi ekonomis belaka. Kami tidak ingin proyek perkebunan sawit yang hanya mementingkan kebutuhan pasar global. Ganti sawit dengan sagu, cempedak dan matoa, ketus pria papua yang tela belasan tahun bergelut dengan isu perampasan lahan,” terang Arkilaus.

Pelanggaran serius terhadap konflik tenurial, dimana menurut Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor menyesalkan massivnya ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh Wilmar di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

“Dalam perkembangannya berjalan seiring dengan meningkatnya konflik agraria di wilayah tersebut,tidak kurang dari 2000 ha lahan petani di ambil secara paksa oleh Wilmar melalui empat anak perusahannya yaitu, PT Wira Mas Permai, PT Sawindo Cemerlang, PT Delta Subur Permai dan PT Kurnia Alam Makmur.’’ungkap Ahmad.

Tidak cukup pada kasus konflik tenurial dan ketagakerjaan, Wilmar telah secara aktif berkontribusi pada laju pengrusakan dan penghancuran teluk Balikpapan. Sejak kawasan teluk tersebut di tetapkan sebagai kawasan industri karingau, Wilmar telah merusak 27,1 hektar hutan di sekitar sungai Berenga Kanan. Kebanyakkan adalah hutan mangrove dan kawasan lindung di pesisir dan sempadan sungai.

“Selain mangrove yang di rusak secara langsung karena penebangan dan penimbunan,sangat banyak pohon mangrove yang mati di hulu sungai akibat penutupan sungai tersebut. Perubahan sirkulasi air karena penimbunan membuat pohon-pohon mangrove mati,” kata Ketua Forum Peduli Teluk Balikpapan Husain Suwarno.

Bahkan lanjutnya acaman serius kerusakan teluk adalah hilangnya areal pangkapan nelayan di 5 desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Habitat bekantan.

Fakta penegakan hukum yang lemah dan cenderung melambat mengidikasikan rendahnya  harapan publik terhadap kehadiran negara dalam pratik bisnis yang kotor.

Masih kuat ingatan publik terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

pada akhir Oktober 2015 lalu, WALHI Nasional merilis temuan 27 anak perusahanan dan pemasok Wilmar yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalteng, Sumsel dan Jambi .

Walaupun pihak Wilmar telah membantah jumlah perusahan tersebutdengan mengklarifikasi hanya memiliki total 13 perusahanan di 4 lokasi sumber utama asap yang berdampak hebat tersebut. Dengan merinci 7 perusahaan di Kalimantan Tengah, 4 di Sumsel dan 2 di Riau serta  jambi hanya punya pabrik kelapa sawit dan bukan lahan.

Sementara keselamatan rakyat dan nasip lingkungan hidup dibiarkan bertarung sendiri dengan dampat pembangunan industri kelapa sawit skal besar dan acaman investasi yang begitu massif.

“Bila negara trus apsen dalam praktik buruk koporasi, maka Indonesia akan berada pada titik terendah jaminan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah harus mengambi tindakan serius atas upaya pembiaran yang akan berujung pada pemiskinan sruktural di tengah laju investasi yang bergelimang di sektor sumber daya alam,” kata Ahmad Pelor. (adv/chips)

Berita Terkait