Berita Headline Bumi Etam 

Warga protes belasan proyek di Samarinda mangkrak

Proyek mangkakSAMARINDA, cahayakaltim.com– Sedikitnya ada 15 proyek pembangunan di Kalimantan timur (Kaltim) diprotes warga Samarinda, karena proyek tersebut mangkrak.

Warga meminta agar pemerintah Provinsi Kaltim untuk menuntaskan semua proyek yang mangkrak, tapi juga menghimbau agar Pemprov tidak mengusulkan proyek-proyek baru.

Pengurus Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim, Syahrir MZ mengatakan, semua proyek – proyek yang mangkrak adalah fasilitas public yang dibutuhkan masyarakat. Uniknya, walau banyak proyek terbengkalai, Pemprov masih sering mengusulkan proyek baru yang menelan dana sangat besar.

“Di Kaltim ini kita lihat banyak proyek lama yang terbengkalai. Ada sekitar 15 proyek yang terbengkalai di tahun jamak. Jika begitu, untuk apa merencanakan proyek-proyek baru. Tuntaskan saja proyek-proyek lama itu agar bermanfaat bagi rakyat, supaya anggaran ratusan miliar yang sudah dikucurkan tidak mubazir,” katanya (21/9/2015).

Beberapa proyek yang mangkrak tersebut adalah, pembangunan Jalan Gusiq-Simpang Blusuh di Kutai Barat yang menelan dana Rp275 miliar, pembangunan Jalan Samarinda-Simpang Palaran sebesar Rp367 miliar, pengendalian banjir Kota Samarinda sebesar Rp602 miliar, pembangunan Jalan Taliyasan-Batu Lepok senilai Rp225 miliar.

Ada pula pembangunan Jalan Sangkulirang-Batu Lepok I sebesar Rp205 miliar, pembangunan Jalan Sangkuliran-Batu Lepok II senilai Rp198 miliar, pembangunan Convention Hall Samarinda sebesar Rp256 miliar, pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam dengan dana Rp252 miliar, pembangunan Bandar Udara Long Bawan sekira Rp120 miliar.

Di proyek bandara, pembangunan Bandar Udara Long Apung sebesar Rp130 miliar, pembangunan Bandara Samarinda Baru dengan nilai Rp696 miliar, dan pembangunan Bandar Udara Datah Dawai Rp150 miliar.

Adapula pembangunan RSUD Tarakan sebesar Rp260 miliar, dan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp2 triliun, dan pembangunan Bendungan Marang Kayu Kutai Kartanegara dengan dana Rp386,93 miliar.

Menurut Syahrir, proyek dengan pola kontrak tahun jamak itu seharusnya tuntas pada 17 Desember 2013 seiring berakhirnya masa jabatan pertama Gubernur  Awang Faroek Ishak.

“Harusnya sudah tuntas di akhir jabatan tahun 2013 lalu. Nyatanya, dari 16 proyek tahun jamak hanya satu yang tuntas, yakni penyediaan air minum Samarinda dengan anggaran Rp80 miliar,” ujarnya. Bahkan, Syahrir mendapat informasi, untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda kembali dikucurkan anggaran Rp1,5 triliun dan Bandara Samarinda Baru Rp730,71 miliar, dengan pola kontrak tahun jamak mulai APBD 2015 dan seterusnya.

“Sebenarnya ini positif saja, asalkan pekerjaannya dilakukan dengan baik dan benar. Postur APBD Kaltim 2016 juga harus difokuskan untuk membiayai penuntasan proyek-proyek yang mangkrak tersebut dan bukan mengusulkan proyek tahun jamak yang baru,” katanya.

Syahrir menyarankan, rencana pembangunan driving range senilai Rp9 miliar, gedung boling Rp49 miliar, dan gedung voli senilai Rp150 miliar yang seluruhnya di Kompleks Stadion Madya Sempaja, Samarinda, untuk distop saja. Sebab menurutnya masih belum prioritas. Syahrir menuntut Pemprov dan DPRD Kaltim menetapkan kebijakan pembangunan berbasis pada kebutuhan rakyat.

“Utamakan yang penting-penting dulu. Kalau belum prioritas nanti dulu ya. Kalau basisnya keinginan pejabat, bukan kebutuhan rakyat, jadinya seperti sekarang, banyak yang mangkrak. Desakan ini juga berlaku untuk Pemkot Samarinda, proyek seperti Jembatan Mahkota II yang sudah 13 tahun tidak selesai-selesai, juga harus segera dituntaskan. Jangan mangkrak begini,” tegasnya. (raya fatahillah)

Berita Terkait